Rabu, 10 Februari 2010

Laporan KBPM Devi Balan

Nama: Devi Balan

BAB I
IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA KEGIATAN
1.1 Diskripsi Masalah Berdasarkan Disiplin Ilmu
a. Sumber Daya Manusia
Tingkat Usia
Dapat pula digambarkan penduduk menurut usia di desa Binaus sebagai berikut:
• Usia 0 bulan – 4 Tahun sejumlah 126 orang;
• Usia 5 Tahun – 7 Tahun sejumlah 80 orang;
• Usia 8 Tahun – 15 Tahun sejumlah 170 orang;
• Usia 16 Tahun – 54 Tahun sejumlah 538 orang;
• Usia 54 ke atas sejumlah 152 orang.
Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk desa dapat dideskripsikan sebagai berikut:
• Penduduk dengan kategori buta aksara fungsional sejumlah 198 orang;
• Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain sejumlah 37 orang;
• Penduduk dengan kategori sederajat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sejumlah 198 orang;
• Penduduk dengan kategori tidak tamat Sekoloah Dasar (SD) sejumlah 100 orang;
• Penduduk dengan kategori sedang melaksanakan studi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sejumlah 186 orang;
• Penduduk dengan kategori tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 15 orang;
• Penduduk dengan kategori tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 25 orang;
• Penduduk dengan kategori sedang melaksnakan studi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 35 orang;
• Penduduk dengan kategori tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 40 orang;
• Penduduk dengan kategori tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 15 orang;
• Penduduk yang sedang menjalani studi D2 sejumlah 2 orang;
• Penduduk yang tamat D2 sejumlah 2 orang;
• Penduduk yang tamat D3 sejumlah 2 orang;
• Penduduk yang sedang menjalani studi S1 sejumlah 4 orang;
• Penduduk yang tamat S1 sejumlah 11 orang;
Rasio Guru Dan Murid
• Jumlah guru TK dan kelompok Bermain Anak 2 orang;
• Jumlah siswa TK dan kelompok Bermain Anak 35 orang;
• Jumlah guru SD dan sederajat 18 orang;
• Jumalah siswa SD dan sederajat 144 0rang;
• Jumlah guru SLTP dan sederjat 19 orang;
• Jumlah siswa SLTP dan sederajat 186 orang;
Pendidikan nonformal
• Penyelenggaraan Pendidikan Penyetaraan (Paket),
• Penyelenggaraan sanggar anak,
• Pembentukan kelompok tani,
• Pembentukan kelompok peternakan,
• Sosialisasi hak anak level desa
• Workshop perlindungan anak sekolah
• Kampanye gender
• Kampanye hak anak (dusun A)
• Kampanye kesehatan reproduksi
• Community Development Plan (CDP)
• Sosialisasi NSCP
• Pendampingan keaksaraan fungsional
• Temu bisnis dan pelatihan manajemen bisnis
• Pengembangan Demplot Sistem Rice of Intencivication (SRI)
• Sosialisasi gender
• Pelatihan CMP
• Sosialisasi gender bagi remaja gereja
• Pelatihan konservasi tanah dan air
• Pelatihan pembibitan kemiri
• Sosialisasi hak anak
• Pengembangan pertanian terpadu
• Pengembangan lahan pekarangan
• Pelatihan dokter kecil
• Pelatihan pembuatan sirup jeruk keprok
Bidang Pendidikan
Peluang pengembangan Sumber Daya Manusia/SDM di desa Binaus pada prinsipnya didasarkan pada kesadaran bahwa bidang pendidikan merupakan faktor kunci bagi terlaksananya upaya pengembangan dan pemajuan desa serta masyarakatnya. Sebagaimana dikaui pula bahwa salah satu indikator kemajuan suatu wilayah sangat dipentukan oleh seberapa majunya masyarakat wilayah tersebut memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, jikalau desa memilki masyarakat yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kesadaran untuk melaksanakan pembangunan desa dalam artian yang kompleks, maka progresifitas pembangunan akan diraih serta kesejahteraan merupakan hal yang niscaya bagi mereka.
Dari segi SDM pengembangan desa dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan melihat secara cermat peluang pengembangan yang ada baik secara internal dan eksternal. Berikut ini, dideskripsikan peluang-peluang pengembangan SDM yang dapat dipayakan di desa Binaus, yakni sebagai berikut:
Pada pendidikan formal dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi potensinya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di bidang formal dapatlah kita gariskan strategi kebijakan dan program-program pengembangan SDM desa khususnya berkaitan dengan Pendidikan formal.
Dilahat dari tingkat usia penduduk desa Binaus yang dapat dikategorikan memiliki usia akan masuk sekolah dan sedang bersekolah, baik itu pada level TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, maka tingkat kebutuhan pendidikan masyarakat desa akan sekolah menunjukan tingkat kecendrungan yang tinggi. Setidaknya, ini dilihat dari estimasi kasar dari berdasarkan tingkat usia dan dalam konteks usia sekolah. Sudah tentu, beberapa tahun ke depan terdapat ratusan anak yang harus tepenuhi kebutuhan pendidikannya pada tingkat pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA dan PT. Misalkan, jumlah anak usia 3-6 tahun yang kini menempuh pendidikan pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain dengan jumlah 37 orang, anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat SD atau sederajat berjumlah 198 orang, sedang berstudi di tingkat SMP atau sederajat berjumlah 186 orang dan yang sedang berstudi pada tingkat SMA berjumlah 35 orang, maka harus ada upaya perluasan atau pembukaan sekolah baru. Upaya perluasan dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah siswa yang dapat diserap di sekolah yang ada di desa dan pembukaan sekolah baru dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak pada tingkat pendidikan SMA yang memang belum ada di wilayah desa. Dengan demikian apa yang menjadi potensi pengembangan di bidang pendidikan berdasarkan deskripsi di atas ialah potensi jumlah anak usia sekolah yang harus memperoleh kebutuhan pendidikannya, khusunya diprioritaskan pada tingkat SMA senagai sesuatu yang urgen sifatnya.
Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan sebagai syarat utama berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan serta demi mencapai out put pendidikan yang kompeten dan memiliki produktifitas tinggi dalam pembangunan desa nantinya. Beberapa hal yang menjadi urgen dan signifikan bagi pemenuhan kualitas penyelenggaraan pendidikan ialah pertama, ketersedian sumber belajar (buku dan lainnya) yang proporsional dan berkualitas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan akan kurangnya kuantitas dan kualitas buku penunjang sebagi salah satu sumber belajar bagi siswa. Misalnya, pada SD Negeri Sakteo (Desa Binaus), sekolah walaupun memiliki stok buku pelajaran yang dialokasikan dari dana BOS, akan tetapi, tidak didapati ketersediaan perpustakaan sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh siswa ataupun guru untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Sudah tentu ini berdampak negatif pada mutu penyelenggaraan pembelajar baik itu untuk guru maupun siswa. Apalagi, hal ini diperparah dengan harga penjualan buku paket pembelajaran bagi siswa dan guru yang mahal bagi mayoritas siswa dengan latar belakang keluarga petani yang jangankan untuk memenuhi kebutuhan buku anaknya, malahan untuk menuhi kebutuhan dasarpun relatif sulit. Dengan demikian peluang pengembangan pendidikan didasarkan pada pertimbangan akan urgensitas bahkan emergensitas pemenuhan kebutuhan keterjangkauan, kuantitas dan kualitas sumber belajar. Dengan demikian hal ini harus menjadi hal prioritas dalam upaya pengembangan potensi pendidikan bahkan boleh dikatakan patut srta harus direalisasikan. Dan peluang untuk merealisasikan program pengembangan ini dapat secara bijaksana diupayakan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya anggaran strategis yakni dana bantuan pemerintah (Dana Bos) sehingga implementasi pengembangan pendidikan dari segi ini menghasilkan kemudahan, peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, khususnya berkaitan dengan sumber belajar.
Selain itu, masih terdapat permasalahan lain yakni kualitas tenaga pengajar, khususnya pada tingkat pendidikan TK dan SD. Hak ini terlihat jelas dari tingkat pendidikan para guru yang hanya setara diploma 2 dan diploma 3 bahkan masih ada yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan SMA. Walaupun, rata-rata guru yang ada memiliki tingkat pengalaman mengajar yang lumayan dari segi waktu yakni 10-25 tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka membutuhakan peningkatan profesionalisme baik secara manajerial dan pedagogik. Gambaran ini meberikan makna problematik bagi sekolahn guru dan siswa serta masyarakat jika tuntutan peningkatan profesionalisme tidak segera dipenuhi. Tentu saja, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin menuntut lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan menyesuaikan diri dengan progresifitasnya, kebutuhan masyarakat juga dipacu dinamikanya dengan dampak kemajuan tersebut. Oleh karena itu, menjadi urgen untuk memenuhi sekolah dan guru memenuhi tuntutan profesionalisme sebagai syarat kualitatif dari terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.
Dengan demikian peluang pengembangan pendidikan dari segi peningkatan profesionalsme tenaga pengajar tentu dengan memanfaatkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang secara formal bahkan nonformal dapat dimanfaatkan sekolah dan guru guna meningkatkan profesionalismenya.
Pada pendidikan nonformal
Bidang Pendidikan
Kelemahan pengembangan potensi pendidikan pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa. Mayoritas masyarakat adalah petani dengan tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini membuat mereka kesulitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Apalagi kondisi ini diperparah dengan tendensi biaya pendidikan yang terus menerus naik, oleh karena liberalisasi dan privatisasi dunia pendidikan yang semakin jelas di tunjukan melalui kebijakan negara di bidang pendidikan nasional. Hal ini berdampak pada semakin mahalnya harga pendidikan, sehingga mereka yang lemah secara ekonomi harus terancam tidak berpendidikan.
Untuk pengadaan sekolah baru (SMA) di desa, diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Perolehan anggaran pembangunan sekolah baru tentu saja tidak dapat mengharapkan desa berupaya sendiri untuk memenuhinya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah atau lembaga swasta guna merealisasikan kebutuhan desa berkaitan dengan pengadaan SMA di desa Binaus.
Peningkatan mutu pengajar, berkaitan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengajar, khususnya pada tingkatan Sekolah Dasar (SD). Salah satu kelemahan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru ialah keterbatasan wadah pengembangan diri baik secara formal maupun infomal yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Kelemahan lain yang tidak kalah penting ialah cukup rendahnya motivasi pengembangan diri dari para guru. Pertama-tama ini diakibatkan oleh rendahnya tingkatan daya saing guru-guru di wilayah-wilayah desa dan kedua berkaitan dengan sikap puas atau merasa cukup dengan kualifikasi diri guru yang sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya bagi guru untuk memanfaatkan peluang pengembangan diri.
Peningkatan sumber belajar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan sumber belajar/buku di sekolah yang belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ketersediaan buku yang ada di sekolah masih disimpan dan belum dimanfaatkan khususnya bagi siswa. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kultur belajar yang negatif yakni rendahnya minat belajar dan minat baca siswa. Dampak lanjutan dari kultur negatif ini ialah siswa memiliki kualifikasi yang rendah dari segi pengembangan pola pikir dan kecerdasan. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar terutama berkaitan dengan pengembangan konsep. Selain itu, budaya baca yang belum tumbuh secara merata dikalangan guru juga turut menjadi kelemahan dalam pengembangan kualitas pendidikan.
Kelemahan yang juga ditemukan dalam pengembangan pendidikan di bidang nonformal khususnya di bidang pengemnangan keterampilan (live skill) ialah masih kurangnya kesinambungan kegiatan-kegiatan yang menunjukan tingkat optimal dari hasil pengembangan keterampilan. Beberapa kelompok memangan mengalami stagnasi setelah dibekali dengan keterampilan guna mendukung mereka dalam mewujudkan kreatifitas dan inovasi. Selain itu, terdapat juga kelemahan dari segi ekonomi yakni dukungan dana guna melaksanakan upaya produktif berdasarkan keterampilan yang telah diterima atau dimiliki.
Bidang Pendidikan
Hambatan yang terdapat dalam upaya pengembangan di bidang pendidikan antara lain:
Hambatan signifikan dan prinsipil dalam pengembangan potensi pendidikan berkaitan dengan kebijakan negara dalam bidang pendidikan. Kebijakan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan. Kebijakan ini berwatak komersial yakni memperdadangkan atau menkomodifikasi pendidikan nasional. Penerapan kebijakan ini pada prinsipnya merupakan wujud pemberangusan hak pendidikan rakyat dan pelepasan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan rakyat. Selain itu, kebijakan ini juga tidak memberikan peluang bagi rakyat miskin seperti masyarakat desa untuk memperoleh pendidikan secara lebih mudah, gratis dan bermutu.
Untuk pengadaan sekolah baru (SMA) di desa, nampaknya sudah merupakan kebutuhan urgen bagi masyarakat. Melihat jumlah anak usia sekolah yang sedang menjalani studi di tingkat pendidikan SMP, maka seharusnya tersedia wadah pendidikan setingkat SMA di desa untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan mereka yang lulus nantinya. Pengadaan sekolah baru ini mengalami hambatan terutama berkaitan dengan mainset pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten yang belum menempatkan pengadaan wadah pendidikan setingkat SMA di wilayah desa atau kota kecamatan Mollo Tengah.
Hambatan dari segi anggaran sebenarnya bertolak dari inisiatif kebijakan pemerintah. Jikalau kebijakan penggadaan SMA pada tingkatan desa atau kecamatan Mollo Tengah telah dilihat sebagi kebutuhan yang sifatnya urgen, maka persolan anggaran adalah merupakan tanggung jawab pemerintah tanpa membebankan masyarakat. Selain itu, hambatan berkaitan dengan anggaran pengadaan SMA, otonomi desa memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan sekolah pada tingkat SMA di desa. Hal ini, merupakan langkah yang sangat strategis dari pengejewantahan sumber daya pemerintahan desa yang sebagaimana pada tahun sebelumnya telah mengupayakan kerja sama dengan Lembaga nonpemerintah yakni I BEB dari Australia untuk pengadaan 1 Unit Sekolah Baru pada tingkat SMP di desa.
Hambatan yang dihadapi desa dalam upaya peningkatan mutu pengajar, berkaitan dengan minimnya atau terbatasnya wadah pengembangan diri baik secara formal maupun infomal yang dapat dimanfaatkan oleh guru SD di desa Binaus. Dan dari segi peningkatan sumber belajar baik dari segi kuantitas maupun kualitas ialah lemahnya kesadaran dan tindakan guru untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber belajar yang ada yakni stok buku pelajaran dan buku-buku penunjang pembelajaran lainnya. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kultur belajar yang negatif yakni rendahnya minat belajar dan minat baca siswa. Dampak lanjutan dari kultur negatif ini ialah siswa memiliki kualifikasi yang rendah dari segi pengembangan pola pikir dan kecerdasan. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar terutama berkaitan dengan pengembangan konsep. Selain itu, budaya baca yang belum tumbuh secara merata dikalangan guru juga turut menjadi kelemahan dalam pengembangan kualitas pendidikan.
Hambatan yang juga ditemukan dalam pengembangan pendidikan di bidang nonformal khususnya di bidang pengembangan keterampilan (live skill) ialah ketiadaan modal usaha bagi kelompok-kelompok pekarya.
a. Pendidikan
Permasalahan di bidang pendidikan dapat di bagi menjadi 2 (dua) yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal. Di bagian pendidikan formal terdapat 3 (tiga) permasalahannya yakni (1) Belum adanya satuan pendidikan pada tingkat SMA di desa Binaus atau di kecamatan Mollo Tengah, sampai saat ini pasca pemekaran kecamatan pada tahun 2008 lalu dengan kecamatan Mollo Selatan. Pada prinsipnya sudah menjadi kebutuhan yang urgen sifatnya, jikalau satu kecamatan memiliki satu satuan pendidikan seperti SMA. Apalagi kebutuhan ini didukung dengan jumlah angkatan belajar yang cukup besar pada tingkat pendidikan SMP. Dengan demikian, sudah menjadi keharus bagi pemerintah melalui penentuan kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan unit sekolah pada tingkatan SMA, sehingga setidak-tidaknya desa atau kecamatan memiliki SMA guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat. Kecamatan Mollo Tengah memiliki 6 desa dengan jumlah siswa SMP yang akan masuk SMA pada kurun waktu satu tahun ke depan mencapai beratus-ratus orang yang jumlahnya cukup bahkan melebihi jumlah standar 1 angkatan belajar pertahun untuk tingkatan SMA. Selain itu, desa binaus juga merupakan desa yang adalah juga kota kecamatan Mollo Tengah, sehingga letaknya strategis bagi pembangunan SMA. (2) masalah kurangnya profesionalisme guru khususnya pada tingkatanSDN Sakteo. Rata-rata guru memiliki pendidikan SPG yang telah memiliki masa tugas dari 10-25 tahun. Walaupun mereka memiliki kelebihan pengalaman akan tetapi dari segi progresifitas pengetahuan dan keterampilan sebagai pengajar mereka memiliki banyak kekurangan dalam bidang kependidikan sebagaimana yang telah berkembang saai ini. Hal ini berdampak pada mutu proses pendidikan yang berjalan di sekolah. Siswa hanya menerima pelajaran dari guru-guru berdasarkan pengalaman mereka seadanya. Keterampilan dan pengetahuan yang sudah kurang relevan dengan tuntutan kebuhan masyarakat di era perkembangan. Oleh karena itu, tentu saja ini berdampak pada mutu belajar para siswa. Dengan mutu proses yang rendah maka anak menghasilkan mutu hasil yang rendah pula. Dan dengan mutu hasil yang rendah dapat kita bayangkan sedemikian rendahnya potensi pengembangan SDM desa. (3) Mutu sumber belajar yang rendah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber belajar secara teoritik memainkan peran vital bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik guru dan siswa. Jikalau sumber belajar yang ada kurang bermutu maka tidak dapat memberikan kontribusi yang efektif dan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa. Pregres belajat berkutat di tempat apat dapat dikatakan mengalami stagnasi. Hal ini turut memberikan sumbangsih negatif bagi tumbuhnya kultur belajar yang menjadi tuntutan pendidikan. Budaya baca tulis pada lingkungan pendidikan akan sangat rendah. hal ini terindikasi jelas dari tidak tersediannya perpustakaan di sekolah. Kondisi ini memberikan kita gambaran prospektif yang pesimistik khususnya bagi peningkatan mutu pendidikan baik in put, proses dan out putnya.
Sedangkan pada bagian pendidikan non fornal, permasalahannya berkaitan dengan pengembangan live skill masyarakat desa yang kurang terencana baik dari segi konsep pengembangan, strategi dan arah serta tujuan yang ingin dicapai. Kekurangperencanaan ini mengkibatkan beberapa kelompok mengalami stagnasi dan tidak produktif pasca moment-moment pengembangan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, beberapa kelompok pengembangan live skill yang memeiki orientasi produktif seperti kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pengrajin juga menaglami stagnasi karena tidak memiliki modal dan fasilitas untuk berinovasi dan berkeasi bagi tujuan penyejehteraan mereka. Pada bagian lain dari pelaksanaan pendidikan non formal, salah satu kegiatan pendidikan seperti Sanggar Anak belum dapat dioperasikan karena belum memiliki dukungan instruktur serta tempat untuk menyelenggarakan kegiatannya. Untuk upaya penyetaraan pendidikan/paket dan pengentasan buta aksara fungsional cukup berhasil diupayakan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunya masyarakat yang tergolong buta aksara fungsional dan yang meningkatnya masyarakat yang telah mengikuti pakat penyetaraan pendidikan.
1.2 Penentuan Masalah Berdasarkan Skala Prioritas atau Urgensi
Bidang Pendidikan
Pada bagian pendidikan formal masalah yang sifatnya prioritas atau urgen bagi sekolah khususnya pada tingkatan SD ialah peningkatan profesionalisme guru SD yang memang masih sangat rendah sehingga menyebabkan rendahnya mutu belajar mengajar dan pengadaan perpustakaan sekolah sebagai jantung atau urat nadi pembelajaran. Dengan demikian, kedua upaya ini untuk mengakomodasi kebutuhan sumber belajar secara proporsional dan berkualitas bagi guru dan siswa di sekolah. Kedua masalah ini menjadi urgen oleh karena berkaitan secara langsung dengan kondisi mutu penyelenggaraan pembelajar di SD yang mengalami krisis mutu.
Sedangkan untuk bagian pendidikan non formal, permasalahan urgennya ialah pengembangan live skill masyarakat desa yang kurang terencana baik dari segi konsep pengembangan, strategi dan arah serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, diperparah pula oleh ketiadaan modal dan dukungan fasilitas pengembangan program-program kelompok yang sifatnya produktif. Langkah terobosan yang diperlukan untuk masalah di atas ialah perbaikan konsep konsep pengembangan live skill secara terintegrasi dan mutualis serta sesuai dengan dengan potensi SDA desa, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di desa dan dengan modal pengembangan yang madap dijangkau oleh kekuatan ekonomi kelompok. Penyelenggaraan Sanggar Anak sebagai wadah pendidikan anak secara non formal juga merupakan masalah urgen. Sebab, konsep penyelenggaraan Sanggar Anak mengakomodir sekian banyak kepentingan peningkatan SDM di desa seperti pelestarian dan penguatan seni budaya lokal, promosi seni dan budaya lokal, wadah pengembangan kreatifitas anak, pendidikan hak anak, penyetaraan gender dan lainnya difokuskan melalui program ini. Untuk realisasi Sanggar Anak, upaya partisipatif yang dapat dilakukan ialah memberikan dukungan dana dan sumber belajar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan anak di wadah tersebut. Upaya konkrit yang dilakukan ialah memberikan usulan program ke pihak Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah untuk implementasi program Taman Baca Anak dan sarana pendidkan sanggar lainnya seperti alat musik.
1.3 Penentuan Rencana Kegiatan Berdasarkan Urgensi
1.3.1 Kegiatan Fisik
Kegiatan fisik yang direncanakan ialah partisipasi dalam pembangunan gedung Taman-Kanak-Kanak serta pembuatan etalase untuk perpustakaan sekolah.
1.3.2 Kegiatan Non Fisik
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat dalam bentuk News Letter yang direncanakan terbit setiap bulan.
b. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik desa untuk pengelolaan media Pendidikan Rakyat.
c. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
d. Pelaksanaan pelatihan Riset Tindakan Kelas bagi guru SD.
e. Pelaksaan Les Privat Bahasa Inggris Dasar melalui Mata Pelajan Muatan Lokal bagi anak SD dan pelaksanaan pembelajaran sicial linguistic.
















BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN / PROGRAM
2.1 Kegiatan / Program fisik
Kegiatan fisik yang direncanakan ialah partisipasi dalam pembangunan gedung Taman-Kanak-Kanak serta pembuatan etalase untuk perpustakaan sekolah.
2.2 Kegiatan / Program Non fisik
Sedangkan, pelaksanaan kegiatan non fisik yang telah direncanakan tidak semuanya dapat dijalankan. Adapun kegiatan yang dapat dijalankan antara lain:
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
b. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
c. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik desa untuk pengelolaan media Pendidikan Rakyat.
d. Pelaksaan Les Privat Bahasa Inggris Dasar mealui Mata Pelajaran Muatan Lokal bagi anak SD.

















BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN / PROGRAM
3.1 Tingkat Pencapaian Kegiatan / Program
a) Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
Pembuatan media ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan kondisi keterbukaan dan mobilitas penggunaan atau pemanfaatan IPTEK, khususnya dalam bidang teknologi informasi media masa, dimana media dipandang sebagai pilar utama dalam penyebaran kemajuan serta perkembangan IPTEK bagi masyarakat. Ironisnya, jika kita melakukan perbandingan objektif berdasarkan kondisi riil dalam hal keterbukaan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memanfaatan IPTEK, termasuk juga teknologi informasi, terdapat semacam kesenjangan atau gap yang jelas antara kota dan masyrakatnya dengan desa dan masyarakatnya. Gap ini tidak lain adalah fakta bahwa visi pembangunan berjalan secara asimetris. Dimana masyarakat kota mendominasi pemanfaatan IPTEK, sedangkan masyarakat desa terisolasi dari IPTEK. Masyarakat kota memiliki mobilitas yang tinggi dalam pemanfaatan IPTEK tetapi masyarakat desa memiliki mobilitas yang rendah atau bahkan tidak mobil terhadap IPTEK.
Dengan demikian, salah satu wujud yang perlu diupayakan guna membangun masyarakat desa adalah dilakukan reorientasi pembangunan desa dan masyarakatnya, sehingga terjadi keterbukaan dan pemerataan akses serta mobilitas IPTEK bagi mereka. sebab, langkah ini merupakan sebentuk terobosan fundamental dan strategis yakni membangun invrastruktur manusia desa sebelum membangun invrastruktur fisik.
Adapun maksud dan tujuan program dimaksud ialah: Maksud; 1) menyediakan media edukatif alternatif bagi pemerintah dan masyarakat pedesaan, 2) mendekatkan media informasi edukatif dengan masyarakat pedesaan. Serta menjadikan media informasi edukatif sebagai bagian dalam keseharian masyarakat, 3) meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan akses dan mobilitas media informasi masyarakat pedesaan di tengah cepat dan pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya akses dan mobilitasnya terhadap media informasi, 4) menjadikan masyarakat sebagai prakarsa dan pelaku aktif berpoperasinya media informasi edukatif, 5) menyediakan wadah informasi edukatif bagi masyarakat pedesaan yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahannya, 6) merangsang partisipasi aktif dan langsung bagi masyarakat desa dalam mengawal proses pembangunan sumber daya manusia dan alam di pedesaan. Tujuan; 1) tumbuhnya keterbukaan, pemerataan serta meningkatnya mobilitas masyarakat pedesaan dalam hal pengenalan, pemahaman serta pemanfaatan media informasi edukatif, 2) pemerintah dan masyarakat pedesaan memiliki kelengkapan pengetahuan dan keterampilan jurnalitik serta cara pengelolaannya, sehingga dapat berperan sebagai garda depan pemberdayaan SDM dan SDA di pedesaan, 3) tumbuhnya transrofmasi kesadaran, partisipasi dan sinergitas antar pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan pedesaan, baik strategi arah dan tujuan serta sasaran pembangunan, 4) terwujudnya masyarakat pedesaan yang cerdas, kritis, inovatif, konstuktif dan demokratis.
Tingkat Capaian.
Karena sifat program ini jangka panjang, sulit untuk memberikan indikator secara kuantitas terkait tingkat capaian atau raihan dari pelaksaaan prorgam ini. Namun, dapat dideskrpsikan sejauhmana program ini berjalan. Dari segi ide program ini memdapatkan antuasiasme yang tinggi dari pemerintah, masyarakat serta beberapa LSM yang beroperasi di desa. Upaya penggalangan dukungan diperoleh dari beberapa pihak seperti Infokom Kabupaten TTS dan LPID Kupang. Dukungan dari Pemerintah propinsi juga diperoleh melalui alokasi dana percetakan pada Oktober 2009 (belum bisa dipastikan besarannya), dan dari pihak PLS TTS. Oleh karena itu, program ini masih tetap berjalan sambil mempersiapkan berbagai macam kebutuhan pendukung terealisasinya program dimaksud.
b) Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM) dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa membangun sebuah komunitas masyarakat yang kuat tak akan dapat lepas dari kebiasaan komunitas itu dalam berusaha membekali diri dengan ilmu pengetahunan. Terlalu naif jika semua hal yang bersinggungan dengan peningkatan sumber daya manusia hanya dititikberatkan pada kegiatan pembelajaran formal belaka. Pemerintah harus sudah mulai dengan kesungguhan untuk memberikan solusi tepat agar masyarakat dapat mencari ilmu diluar pendidikan formal. Salah satunya adalah Perpustakaan.
Perpustakaan memberikan sumbangsih besar dan signifikan dalam merangsang pencapaian tujuan SDM tidak hanya di wilayah perkotaan melaikan juga di pedesaan. Manfaat perpustakaan diyakini akan menjadi sarana transformatif bagi masyarakat desa apabila strategi yang penuh dengan stimulasi edukatif perpustakaan, masyarakat yang giat membaca bebar-benar akan bergerak menuju pembangunan SDM yang handal di era otonomi daerah. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam membangun, menuntut, mencerdaskan bangsa, yang tak terpisahkan dengan menggapai cita-cita masa depan SDM yang berkualitas, berfikir kritis dan mandiri.
Kehadiran perpustakaan melalui di wilayah desa merupakan wujud pendekatan pembangunan dari akar bangsa yaitu desa atau tepatnya masyarakat desa. Sebagaiman yang telah dan masih sedang dijalankan oleh pemerintah melalui program Taman Baca Masyarakat (TBM), pendekatan ini dinilai strategis, sebab melalui kehadiran perpustakaan desa, stimulasi terhadap niat baca masyarakat pedesaan membentuk sikap dan kesadaran bahwa membaca adalah kebutuhan hidup. Selain itu, keberadaan perpustakaan di wilayah pedesaan juga merupakan upaya memasyarakatkan membaca atau membudayakan membaca menjadi budaya masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat desa tidak akan terus termarjinalisasi dalam proses peningkatan SDM serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Adapun tujuan dan manfaat pengadaan Taman Baca Masyarakat ialah: Tujuan: 1) membangun Sumber Daya Manusia masyarakat pedesaan, 2) membudayakan dan memasyarakatkan membaca dikalangan masyarakat desa, 3) membekali masyarakat desa dengan sumber-sumber informasi mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah pedesaan, 4) mengupayakan pemerataan dan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam berinovasi dan berkreasi. Manfaat: 1) masyarakat desa memperoleh keluasan akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sumber-sumber bacaan yang tersedia di TBM, 2) masyarakat desa memiliki kebiasaan terpola hidupnya dengan membaca, 3) meningkatnya pengetahuan, kecerdasan, keritisan dan kemandirian masyarakat desa, 4) meningkatnya memiliki daya inovasi dan kreatifitas pengembangan keterampilan (live skill) yang dapat menolong mereka hidup secara produktif, 5) masyarakat dan pemerintah mengalami sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa di segala bidang.
Tingkat Capaian.
Tingkat pencapaian program Taman Baca Masyarakat (TMB) sampai pada tahapan pembasisan opini dimasyarakat untuk menggalan ninat baca dan menulis bagi masyarakat desa. Selain itu, upaya lobi dan kesepakan program dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan TSS, Sub Bidang Pendidikan Kemasyarakatan untuk memasukan proposal pengusulan TBM di desa Binaus pada Tahun Anggaran 2010 nanti. Sementara ini proposal telah dimasukan kepada Sub Bidang Penmas dan menunggu realisasinya. Program TBM secara khusus diorientasikan untuk pengembangan live skiil kelompok-kelompok pekarya di desa, sehingga terjadi tranformasi dalam peran mereka sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan melahirkan tranformasi secara komprehensif di masyarakat desa. Perluasan jejaring bagi realisasi program ini juga dilakukan melalui diskusi intensif dengan beberapa NGO yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan program ini, baik dalam bentuk join program atau donatur. Pembentukan Relawan Muda Bangun Desa juga dalam perampungan kelengkapan struktur pengelolaan.
c) Pelaksaan Les Privat Bahasa Inggris Dasar melalui Mata Pelajan Muatan Lokal bagi anak SD. Pelaksanaan les privat untuk melengkapi siswa SD dengan pengetahuan bahasa Inggris dasar dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yakni: 1) mata pelajaran muatan lokal di SD tidak terisi dengan pelajaran apapun. Berdasarkan program sekolah, Mulok akan diberikan akan diisi dengan bahasa Inggris, akan tetapi sekolah tidak memiliki pengajar bahasa Inggris, maka kekosongan ini diisi. 2) anak-anak usua sekolah seringkali berkumpul untuk bernmain di kompleks gereja, oleh karena itu, kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengajak anak-anak belajar bahasa Inggris dasar. 3) bahasa Inggris sudah merupakan bahasa yang universal. Namun, masih banyak masyarakat yang belum bisa mengkomunikasikannya, terutama di wilayah pedesaan.
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini ialah: 1) mengenalkan abjad bahasa Inggris kepada anak-anak, 2) anank-anak mampu menghafalkan abjad bahasa Inggris dan 3) anak-anak mampu mengucapkan abjad bahasa Inggris dengan benar.
Target pencapaian
Pencapaian kegiatan ini ialah dilakukannya proses belajar mengajar selama 8 kali pertemuan. Jumlah anak yang terlibat dalam proses ini sejumlah 14 anak. Tujuan yang ditentukan dapat dicapai oleh beberapa anak seperti mengucapakan abjad secara benar dan beberapanya hanya dapat menghafal dengan lancar. Sedangkan untuk tujuan pengenalan, kesemua anak yang telah terlibat dipastikan mengenal abjad bahasa Inggris. Sedangkan untuk Mulok, hanya terealisasi 3 kali pertemuan, yakni tahap pengenalan, pengehafalan dan pengucapan bahasa Inggris.
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan atau Program
a) Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
Hambatan pembuatan media pendidikan rakyat lebih pada faktor dana percetakan. Walaupun berbagai macam upaya penggalangan dana telah diupayakan, namun tidak diperoleh. Hanya perolehan dukungan lay out dari pihak Infokom TTS.
b) Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
Hambatan dalam pengadaan TBM ialah dukungan donatur dari pihak Pemerintah Daerah atau swasta yang masih kurang untuk memajukan SDM masyarakat desa. Nampaknya, perhatian pemerinyah cukup rendah dalam hal pengembangan SDM desa.
c) Pelaksaan Les Privat Bahasa Inggris Dasar mealui Mata Pelajan Muatan Lokal bagi anak SD. Hambatan dari segi waktu merupakan hal yang disadari sejak awal. Selain itu, motivasi orang tua dalam mendorong anak-anak belajar juga masih rendah sehingga partisipasi anak hanya dalam jumlah yang terbatas. Kurangnya dukungan sarana kelengkapan belajar juga merupakan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan rogram ini.




BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
a) Di bidang pendidikan, orientasi pembangunan desa memang telah mengacu pada kebutuhan pembangunan SDM masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan prioritas pembangunan SDM yakni lebih banyak pembangunan di bidang pendidikan diorientasikan pada pembangunan yang sifatnya fisik atau mengurgenkan pembangunan infrastruktur fisik. Sedangkan, pembangunan infrastruktur manusia atau Human Capital (SDM) seringkali menjadi nomor ke-2 dari upaya pembangunan di bidang pendidikan.
b) Dari segi pembangunan di pendidikan non formal terlihat jelas bahwa pemerintahan desa melaksanakan secara optimal paya yang disebut sebagai otonomi desa. Implementasi kebebasan atai lebih tepatnya independensi kewenangan desa, telah memberikan kontribusi signifikan bagi penataan SDM melalui bidang non formal. Oleh karena itu, beberapa program pembangunan human capitas berbasis masyarakat dengan dukungan sumber-sumber informasi dan pengetahuan serta teknologi yang sederhana dipandang sebagai langkah strategis, guna mengisi kelemahan peran Pemerintah Daerah dalam hal mendukung Pemerintah Desa membangun masyarakatnya, baik dari segi, dana, sarana dan prasarana bahkan yang paling penting ialah penguatan kapasitas.
4.2 Rekomendasi Kegiatan untuk KBPM Periode Berikutnya
a) Pembagaunan SDM masyarakat desa melalui program pengedaan media pendidikan rakyat yang telah dirintis.
b) Penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat yang akan direalisasikan pada tahun 2010.
c) Melaksanakan pembelajaran pengulangan dan lanjutan pembelajaran Bahasa Inggris Dasar yang telah diberikan.




LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN INDIVIDU
LAPORAN AKHIR INDIVIDU
KBPM UKAW TAHUN 2009



DOSEN PENDAMPING


MAHASISWA KBPM
CHRISTIAN MANU, SE DEVI BALAN









KEPALA DESA BINAUS



NAHOR TASEKEB









KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehaditar Tuhan Yang Maha Esa, kerena rahmat-Nya seluh rangkaian Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM) serta Laporan Akhir Individu ini dapat diselesaikan dengan baik. Membicarakan tentang latar belakang Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM), maka tidak dapat dilepaskan dari citra Universitas sebagai suatu badan otonom yang betujuan mencari demi kebenaran itu sendiri. Selain itu, sebagaimana dianut oleh kelompok yang mengemukakan konsep tentang “Universitas Kritis”, dimana Universitas dipandang sebagai sebuah kesatuan sosial. Oleh karenanya, Universitas tidak telepas dari dinamika atau pergulatan internal masyarakat. Dan karena eksistensinya integral dengan masyarakat, maka mau tak mau (harus) menyatakan perannya dalam menyelesaikannya. Atau singkatnya, universitas dipandang sebagai agen perubahan sosial.
KBPM merupakan bagian integratif dari Try Dharma Perguruan Tinggi (PT) yakni pengajaran, penelitian dan khusunya pengabdian pada masyarakat. Dengan perubahan paradigma dalam konteks pengabdian masyarakat yang diemban universitas, maka pengejewantahan pengabdian masyarakat oleh universitas memperoleh cara pandang akan sesuatu atau memiliki model/pola ideal dalam mengimplemantasikan pengabdiannya. Atau singkatnya, keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh Universitas serta masyarakat ilmiah untuk diterapkan sebagai cara memperoleh penyelesaian problem kemasyarakat.
Dalam konteks spresifikasi keilmuan, penulis selam masa KBPM telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang dapat penulis lakukan sebagai seorang mahasiswa FKIP Program Studi Bahasa Inggris. Diantaranya mengupayakan pengembangan kapasitas SDM anak-anak sekolah melalui kegiatan Les Provat Bahasa Inggris Darar. Yang kemudian didukung dengan media serta sumber pengetahuan dan informasi untuk pengembangan SDM masyarakat desa, khususnya padabahasa dan budaya lokal. Walaupun, upaya yang dirasa telah maksimal, berbagai kekurangan tetap mewarnai keseluruhan proses belajar dan membelajarkan ini. Oleh kerena itu, kritik dan saran konstruktif secara terbuka penulis terima demi pengembangan diri dan keilmuan yang lebih mantap.

Lampiran 1. Foto Partisipasi pembangunan gedung TK













Lampiran 2. Kalender Kegiatan
Lampiran 3. Absen Kehadiran di Lapangan

Laporan KBMP Rosinta Lado

Nama : ROSINTA LADO
Nim : 0000000000
Fakultas : EKONOMI

BAB I

IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA KEGIATAN
1.1 Diskripsi Masalah Berdasarkan Disiplin Ilmu
Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat
Aset Tanah
• Penduduk yang tidak memiliki tanah sejumlah 13 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,1-0,2Ha sejumlah 12 orang,
• Penduduk memiliki tanah antara 0,21-0,3Ha sejumlah 17 orang,
• Penduduk memiliki tanah antara 0,31-0,4 Ha sejumlah 15 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,41-0,5Ha sejumlah 14 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,51-0,6Ha sejumlah 24 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,61-0,7Ha sejumlah 18 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,71-0,8Ha sejumlah 15 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,81-0,9Ha sejumlah 20 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 0,91-1,0Ha sejumlah 17 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 1,0-5,0Ha sejumlah 20 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah antara 5,0-10Ha sejumlah 35 orang,
• Penduduk yang memiliki tanah lebih dari 10 Ha sejumalah 27 orang,
Aset Rumah
• Penduduk yang memiliki rumah tembok sejumlah 65 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah kayu sejumlah 3 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah bambu sejumlah 100 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah keramik sejumlah 4 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah semen sejumlah 63 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah tanah sejumlah 100 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah beratap seng sejumlah 100 orang,
• Penduduk yang memiliki rumah beratap ilalang sejumlah 147 orang.
Bidang Pertanian
Sektor pertanian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni tanaman pangan dan dan tanaman buah-buahan, yang kedua-duanya dimiliki desa. Keunggulan jenis tanaman pangan jika dilihat dari komoditasnya adalah jagung dan ubi kayu. Jagung ditanami di atas lahan seluas 175 Ha dan ubi kayu ditanami di atas lahan seluas seluas 175 Ha. Jumlah produksi per tahun masih belum diketahui.
Tanaman buah-buahan yang menjadi unggulan desa ialah jeruk keprok dan alpukat. Untuk tanaman jeruk keprok ditanam di atas lahan seluas 2 Ha dan alpukat seluas 2 Ha. Untuk jumlah produksi per tahun masih belum diketahui.
Untuk pengembangan potensi jeruk keprok, pemerintah telah mengupayakan program kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah dan non pemerintah guna meningkatkan produktifitas hasil jeruk, antara lain melalui pelatihan penanaman dan pemeliharaan jeruk, pengolahan buah jeruk menjadi sirup dan upaya membuka dan memperluas pemasaran hasil jeruk dan olahan jeruk.
Potensi Unggulan Desa Bidang Perkebunan
Potensi unggulan desa di bidang perkebunan ialah jenis tanaman kelapa dan pinang. Untuk jenis tanaman kelapa ditanam di atas lahan seluas lebih dari 20 Ha dan untuk jenis tanaman pinang ditanam di atas lahan seluas 10 Ha. Sedangkan untuk jumlah produksi kedua jenis tanaman unggulan desa ini belum diketahui.
Potensi Unggulan Desa Bidang Peternakan
Potensi unggulan desa di bidang peternakan ialah sapi paron dan babi. Untuk mengembangkan potensi sapi, program-program pemberdayaan sapi dan bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah.
Potensi Unggulan Desa Bidang Pertanian
Sektor pertanian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni tanaman pangan dan dan tanaman buah-buahan, yang kedua-duanya dimiliki desa. Keunggulan jenis tanaman pangan jika dilihat dari komoditasnya adalah jagung dan ubi kayu. Jagung ditanami di atas lahan seluas 175 Ha dan ubi kayu ditanami di atas lahan seluas seluas 175 Ha. Jumlah produksi per tahun masih belum diketahui.
Tanaman buah-buahan yang menjadi unggulan desa ialah jeruk keprok dan alpukat. Untuk tanaman jeruk keprok ditanam di atas lahan seluas 2 Ha dan alpukat seluas 2 Ha. Untuk jumlah produksi per tahun masih belum diketahui.
Untuk pengembangan potensi jeruk keprok, pemerintah telah mengupayakan program kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah dan non pemerintah guna meningkatkan produktifitas hasil jeruk, antara lain melalui pelatihan penanaman dan pemeliharaan jeruk, pengolahan buah jeruk menjadi sirup dan upaya membuka dan memperluas pemasaran hasil jeruk dan olahan jeruk.
Potensi Unggulan Desa Bidang Perkebunan
Potensi unggulan desa di bidang perkebunan ialah jenis tanaman kelapa dan pinang. Untuk jenis tanaman kelapa ditanam di atas lahan seluas lebih dari 20 Ha dan untuk jenis tanaman pinang ditanam di atas lahan seluas 10 Ha. Sedangkan untuk jumlah produksi kedua jenis tanaman unggulan desa ini belum diketahui.
Potensi Unggulan Desa Bidang Peternakan
Potensi unggulan desa di bidang peternakan ialah sapi paron dan babi. Untuk mengembangkan potensi sapi, program-program pemberdayaan sapi dan bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah.
Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Peluang pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dapat dilakukan melalui strategi pengembangan yang terpadu. Maksudnya ialah keterpaduan upaya pengembangan ketiga sektor di atas dilaksanakan secara komprehensif dan mutualis simbiosis. Bidang pertanian memang merupakan bidang yang bibedakan dengan perkebunan atau peternakan, tetapi potensi pengembangan yang memanfaatkan dukungan-dukungan internal atau eksternal dari tiap-tiap bidang dapat menjadi salah satu kunci yang menentukan keberhasilan pengembangan ketiga bidang ini. Beberapa peluang pengembangan yang strategis ialah peningkatan produktivitas tanaman pangan dan tanaman perkebunan serta holtikultura, optimalaisasi pemanfaatan lahan, pengembangan usaha pertanian dan pengembangan kelembagaan di bidang pertanian dan perkebunan.
Dalam konteks SMD, potensi pengembangannya dilihat dari telah tumbuhnya kelompok-kelompok pengembangan komoditi pertanian, luas lahan yang tersedia serta prospek pasar jeruk keprok dan alpukat sebagai komoditi tanaman jenis buah-buahan yang menjadi unggulan atau primadona dari bidang pertanian. Akan tetapi, kelemahan yang dimiliki dari segi pertanian ialah dari ketersediaan lahan penanaman jeruk keprok seluas 2 Ha, lahan tanam tersebut masih tersebar-sebar dan ditanami secara heterogen atau bercampur dengan jenis-jenis tanaman linnya, masih ada lahan yang belum dimanfaatkan, hasil produksi bersifat statis bahkan ada kecendrungan menurun dari tahun ke tahun, keterbatasan modal untuk budi daya jeruk, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan serta motivasi untuk mengupayakan pengembangan demi mencpai tingkat produksi tanaman jeruk keprok yang tinggi dan berkualitas. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas hasil pengolahan pertanian, jeruk keprok dapat dikembangkan menjadi sirup jeruk dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sederhana untuk hasil pertanian.
Bidang Pertanian dan Perkebunan
Kelemahan berkaitan dengan pengembangan potensi di bidang pertanian dan perkebunan ialah ketersediaan lahan pertanian tidak dikuasai secara merata. Hal ini mengakibatkan banyak lahan pertanian atau perkebunan yang tidak tergarap. Bagi mereka yang memiliki lahan yang luas, tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengolah lahan mereka, sedangkan bagi mereka tidak memiliki lahan harus menggarap lahan orang dan hal ini berdampak pada ketidakmemadaian hasil yang mereka peroleh guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kelemahan lain juga berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekuni usaha pembudidayaan komoditas pertanian primadona yakni jeruk keprok. Upaya pengembangan dari segi SDM walaupun telah cukup diupayakann, namun masih diperlukan dorongan yang ekstra untuk membawa masyarakat pada tataran proaktif sebagai petani jeruk dengan tingkat produksi jeruk yang tinggi baik dari segi kuantitas maupun berkualitas.
Kelemahan lainnya berkaitan dengan keterbatasan teknologi pengolahan dan modal usaha pengembangan di bidang pertanian dan perkebunan. Dukungan pemerintah dalam bentuk teknologi pengolahan dan modal masih merupakan problem yang dialami masyarakat. Jikalaupun ada, maka lebih banyak mengandalkan dukungan pihak ketiga. Kelemahan juga berkaitan dengan dukungan pemerintah dalam mewadahi pemasaran jeruk keprok yang benar-benar memberikan jaminan /kepastian pemasaran bagi petani jeruk, sehingga dapat berdampak peningkatan kesejahteraan hidup petani.
Dan kelemahan yang masih dianggap signifikan ilah belum adanya lembaga pertanian rakyat yang mandiri yang dapat mewadahi keseluruhan pergumulan para petani. Kelembagaan yang memberikan dukungan secara politis, teknik pembudidayaan secara profesional, pengembangan atau perluasan jejaring guna penggalangan dana, teknologi, pasar dan lainnya guna.
Bidang Pertanian
Hambatan yang terdapat dalam upaya pengembangan di bidang pertanian dan perkebunan ialah penguasaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak merata. Selain itu, hambatan yang tidak terlepas dari hambatan pertama ialah dengan kondisi penguasaan lahan yang tidak merata, telah mengakibatkan ketidakmasimalan penggunaan lahan yang ada. Beberapa orang memiliki lahan pertanian dan perkebunan dengan luas di atas 10 Ha, tentu saja tidak dapat mengolahnya secara optimal hanya dengan mengandalkan tenaga mereka sendiri serta dengan menggunakan teknologi pertanian atau perkebunan yang tradisional.
Hambatan lainnya ialah dengan keterbatasan penguasaan lahan dan pemanfaatannya, mayoritas penggarap lahan yang mempergunakan tanah milik tuan-tuan tanah hanya dapat menanam tanaman umur pendek yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan, untuk jenis tanaman produktif para penggaran tidak dapat mengupayakannya, karena lahan yang ada bukan milik mereka. Padahal, diakui bahwa salah satu kunci pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan ialah para petani dapat menanam tanaman produktif yang memberikan kentungan jauh lebih besar dan lebih lama bagi mereka.
Hambatan lainnya ialah masyarakat juga memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk menekuni usaha pembudidayaan komoditas pertanian primadona seperti jeruk keprok. Hambatan seperti pengunaan teknologi penanaman, perawatan dan pengolahan hasil jeruk juga terlihat jelas dimasyarakat. Dan hambatan yang masih dianggap signifikan ialah pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tidak didukung dengan lembaga pertanian berbasis rakyat yang mandiri sehingga dapat mewadahi keseluruhan pergumulan para petani. Kelembagaan yang memberikan dukungan secara politis, teknik pembudidayaan secara profesional, pengembangan atau perluasan jejaring guna penggalangan dana, teknologi, pasar dan lainnya guna.
Pertanian dan Perkebunan
Di bidang pertanian upaya pengembangan mememui beberapa permasalahan. Pertama, penguasaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak merata. Kedua, tidak terlepas dari permasalahan pertama ialah dengan kondisi penguasaan lahan yang tidak merata telah mengakibatkan ketidakmasimalan penggunaan lahan yang ada. Beberapa orang memiliki lahan pertanian dan perkebunan dengan luas di atas 10 Ha, tentu saja tidak dapat mengolahnya secara optimal hanya dengan mengandalkan tenaga mereka sendiri serta dengan menggunakan teknologi pertanian atau perkebunan yang tradisional. Dalam kondisi keterbatasan penguasaan lahan dan pemanfaatannya mayoritas penggarap lahan yang mempergunakan tanah milik tuan-tuan tanah hanya dapat menanam tanaman umur pendek yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan, untuk jenis tanaman produktif para penggaran tidak dapat mengupayakannya karena lahan yang ada bukan milik mereka. Padahal, diakui bahwa salah satu kunci pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan ialah para petani dapat menanam tanaman produktif yang memberikan kentungan jauh lebih besar dan lebih lama bagi mereka. Ketiga, permasalahan berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menekuni usaha pembudidayaan komoditas pertanian primadona seperti jeruk keprok. Keempat, pengunaan teknologi penanaman, perawatan dan pengolahan hasil jeruk yang masih sangat tradisoinal . Kelima, permasalahan yang sifatnya cukup signifikan yakni pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tidak didukung dengan lembaga pertanian berbasis rakyat yang mandiri sehingga dapat mewadahi keseluruhan pergumulan para petani. Peran kelembagaan pertanian rakyat dapat memberikan dukungan secara politis, pengetahuan dan keterampilan secara profesional, pengembangan atau perluasan jejaring guna penggalangan dana, teknologi, pasar dan lainnya.
Bidang Ekonomi
Sebagaiman memperhatikan peluang pengembangan ekonomi yang merupakan agenda pembangunan nasional Indonesia, difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor kerajinan di pedesaan, usaha pembangunan khususnya di negara berkembang, tidak bisa terlepas dari wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di negara berkembang masih bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah pedesaan itu sendiri. Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu, kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yaitu pola kelembagaan ekonomi pedesaan yang belum dapat meninggalkan ciri masyarakat ekonomi pertanian yang berorientasi subsisten. Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Apalagi, desa didukung dengan tingkat pengembangan SDM masyarakatnya yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok usaha berbasis masyarakat yang telah terbentuk melalui program-program pemberdayaan masyarakat, baik dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kerajinan.
Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.
Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Secara sederhana, LKM dapat diartikan sebagai suatu lembaga jasa layanan keuangan tabungan dan kredit (simpan-pinjam) dalam skala mikro dan kecil yang berkelanjutan bagi masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro dan kecil. Bentuk-bentuk dari LKM ini beraneka ragam, bisa berbentuk renteni sampai berbentuk koperasi simpan pinjam. Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan indikator berjalannya roda perekonomian di suatu desa, mengingat populasi UKM pada tahun 2007 di Indonesia mencapai 49,8 juta (99%) dari jumlah usaha 49,845 unit usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan atau bantuan berupa modal, baik berupa uang maupun teknologi kepada pelaku UKM yang dijalankan masyarakat desa sendiri. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Mengingat pentingnya ranah ekonomi yang merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan, maka dalam pembangunan ekonomi di Desa Binaus diperlukan upaya untuk menumbuhkan dan merevitalisasi kelembagaan khususnya di bidang ekonomi untuk bisa memaksimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
1.2 Penentuan Masalah Berdasarkan Skala Prioritas atau Urgensi
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dari berbagai bidang pembangunan di atas, maka penentuan masalah berdasarkan skala prioritas atau urgensi dapat dilakukan. Dengan demikian, dapat dideskripsikan secara singkat masalah prioritas atau urgen dalam upaya pengembangan bidang-bidang pembangunan desa selama kurun waktu melaksanakan program Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM).
Bidang Pertanian dan Perkebunan
Permasalahan urgen yang dihadapi dalam upaya pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan ialah penguasaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak merata. Dilakukan melalui upaya advokasi dan lobi untuk dilakukan sertivikasi lahan secara merata atau peminjaman lahan dalam jangka waktu yang lama. Upaya ini sekaligus untuk mengatasi masalah kedua yakni ketidakmasimalan penggunaan lahan yang ada, sebab akan ada lebih banyak tenaga pengelola lahan ketika sertifikasi berlangsung.
Permasalahan yang sifatnya cukup urgen bagi sektor pertanian dan perkebunan ialah membangun lembaga pertanian rakyat, sistim lumbung dan penguatan jejaring pertanian rakyat untuk komoditas unggul. Kelembagaan pertanian ini akan berperan dalam memberikan dukungan secara politis, pengetahuan dan keterampilan secara profesional, pengembangan atau perluasan jejaring guna penggalangan dana, teknologi, pasar dan lainnya bagi peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di wilayah desa.
Pembudidayaan tanaman umur panjang yang memiliki tingkat produktifitas menjadi salah satu terobosan atau kunci pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, sebab memberikan kentungan jauh lebih besar dan lebih lama bagi mereka. Dan untuk masalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menekuni usaha pembudidayaan komoditas pertanian primadona seperti jeruk keprok diupayakan melalui sosialisasi dan aksi percontohan homogenisasi pembudidayaan jeruk keprok serta pengolahan hasil jeruk dengan menggunakan teknologi pengolahan sederhana yang memiliki prospek hasil ganda dari penanaman jeruk keprok.
Untuk masalah penggunaan teknologi pertanian atau perkebunan yang tradisional dupayakan melalui sosialisasi manfaat teknologi pertanian dan perkebunan sederhan serta lobi bantuan teknologi sederhana pada pihak pemerintah atau non pemerintah.
Bidang Peternakan
Permasalahan urgen di bidang peternakan melalui program penggemukan sapi (paronisasi) memiliki permasalahannya urgen yakni kekurangpemahaman masyarakat terhadap subsatansi atau pokok implementasi program ini yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarat secara bertahap dan bergulir. Maksudnya ialah oleh karena sifat metode pelaksanaan program ini bersifat terbatas secara kuantitatif (jumlah) pengelola atau tepatnya setelah sejumlah keluarga mengembangkan ternak sapi yang dipercayakan kepada mereka), maka mereka diharuskan mengembalikan modal kepada pemerintah dan kemudian dilanjutkan kepada warga yang belum memperolehnya. Namun, karena kesadaran ini belum terinternalisasi dalam diri keseluruhan masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola, maka ternak yang dipercayakan kepada mereka ada yang dibeli dengan bobot dibawah standar bobot sapi yang seharusnya. Ada indikasi minimalisasi anggaran pembelian sapi dari masyarakat pengelola sehingga memperoleh sisi anggaran pembelian sapi yang mereka terima.
Karena sifat program ini bersifat terbatas dan bertahap, maka efektifitas dan efisiensi pemeliharaan menjadi hal yang harus diperhitungkan dengan baik oleh, baik penyelenggara, pemerintah dan masyarakat. Dari upaya pemantauan jalannya program ini, diketahui bahwa karena masyarakat memiliki pemahaman yang rendah tentang paronisasi, maka target yang ingin dicapai berdasarkan bobot tertentu yang ditaksir dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai pengelola sulit dipastikan. Misalnya, dalam upaya paronisasi ini, pakan yang dapat merangsang pertumbuhan sapi menjadi lebih cepat belum dapat diupayakan atau bagaimana masyarakat dapat menanggulangi sapi yang sakit dan karena tidak tertolong, sapi yang dipelihara mati. Oleh karena itu, upaya pendampingan program paronisasi ini secara teliti dan intensif, sehingga melalui program ini, tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.
Kelemahan di bidang ekonomi yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.
Bidang Ekonomi
Hambatan yang terdapat dalam upaya pengembangan di bidang ekonomi yaitu terbatasnya ketersediaan modal untuk pengembangan usaha kecil dan mikro. Hambatan dari segi ekonomi juga berkaitan dengan integrasi pengembangan industri mikro dan kecil dengan sub bidang lainnya yang menopang keterciptaan mobilisasi ekonomi pedesaan seperti bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan dan lain sebagainya.
Dari segi SDM, pengembangan bidang ekonomi juga masih merupakan hambatan yang signifikan. Karena melalui kapasitas SDM yang kuat di bidang ekonomi, maka baru dapat dibangun serta digerkannya ekonomi mikro dan kecil melalui konsep industri kecil di wilayah desa.
Ekonomi
Terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam upaya pembangunan ekonomi desa. Pertama, merupakan masalah yang cukup prinsip dari sektor ekonomi sebagai pilar pembangunan desa ialah ketidaktersediaan modal untuk pengembangan usaha mikro dan kecil. Sektor industri kecil sulit hidup di desa lantaran masyarakat yang merupakan petani tidak memiliki modal usaha.
Kedua, permasalahan pengembangan ekonomi desa juga berkaitan dengan terfrakmentasinya atau tidak terintegrasinya pengembangan industri mikro dan kecil dengan sub bidang lainnya yang menopang keterciptaan mobilisasi ekonomi pedesaan seperti bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan dan lain sebagainya.
Ketiga, dari segi SDM, pengembangan bidang ekonomi juga masih merupakan masalah yang signifikan sifatnya. Karena melalui kapasitas SDM yang kuat di bidang ekonomi, maka baru dapat dibangun serta digerkannya ekonomi mikro dan kecil melalui konsep industri kecil di wilayah desa.
1.3 Penentuan Rencana Kegiatan Berdasarkan Urgensi
1.3.1 Kegiatan Fisik
Praktek pembuatan sirup jeruk dan observasi serta partisipasi dalam kegitan kelompok tani dan ternak.
1.3.2 Kegiatan Non Fisik
Dari 3 (tiga) permasalahan dalam upaya pembangunan ekonomi desa, yang paling urgen adalah peningkatan dan pengembangan SDM bidang ekonomi mokro dan kecil seperti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan koperasi koperasi atau KUD desa. Selain itu, ketidaktersediaan modal untuk pengembangan usaha mikro dan kecil diupayakan melalui lobi program bantuan pihak kedua atau ketiga dengan bunga yang rendah atau tanpa bungan. Sedangkan untuk masalah terfrakmentasinya atau tidak terintegrasinya pengembangan industri mikro dan kecil dengan sub bidang lainnya yang menopang keterciptaan mobilisasi ekonomi pedesaan diupayakan melalui pengadaan lembaga ekonomi barbasis rakyat untuk melakukan riset potensi pengembangan ekonomi desa, strategi pengembangan ekonomi, arah dan kebijakan serta program-program industrialisasi desa berskala mikro dan kecil dan pembukaan pasar desa.
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat dalam bentuk News Letter yang direncanakan terbit setiap bulan.
b. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik desa untuk pengelolaan media Pendidikan Rakyat.
c. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
d. Pelatihan pembuatan sirup jeruk.
e. Pendampingan pengembagan kelompok tani dan peternakan.
f. Sosialisasi pembangunan ekonomi mikro dan kecil berbasis koperasi.




















BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN / PROGRAM
2.1 Kegiatan / Program fisik
Praktek pembuatan sirup jeruk dan observasi serta partisipasi dalam kegitan kelompok tani dan ternak.
2.2 Kegiatan / Program Non fisik
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
b. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik desa untuk pengelolaan media Pendidikan Rakyat.
c. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
d. Pelatihan pembuatan sirup jeruk.
e. Pendampingan pengembagan kelompok tani dan peternakan.



















BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN / PROGRAM
3.1 Tingkat Pencapaian Kegiatan / Program
a) Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
Pembuatan media ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan kondisi keterbukaan dan mobilitas penggunaan atau pemanfaatan IPTEK, khususnya dalam bidang teknologi informasi media masa, dimana media dipandang sebagai pilar utama dalam penyebaran kemajuan serta perkembangan IPTEK bagi masyarakat. Ironisnya, jika kita melakukan perbandingan objektif berdasarkan kondisi riil dalam hal keterbukaan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memanfaatan IPTEK, termasuk juga teknologi informasi, terdapat semacam kesenjangan atau gap yang jelas antara kota dan masyrakatnya dengan desa dan masyarakatnya. Gap ini tidak lain adalah fakta bahwa visi pembangunan berjalan secara asimetris. Dimana masyarakat kota mendominasi pemanfaatan IPTEK, sedangkan masyarakat desa terisolasi dari IPTEK. Masyarakat kota memiliki mobilitas yang tinggi dalam pemanfaatan IPTEK tetapi masyarakat desa memiliki mobilitas yang rendah atau bahkan tidak mobil terhadap IPTEK.
Dengan demikian, salah satu wujud yang perlu diupayakan guna membangun masyarakat desa adalah dilakukan reorientasi pembangunan desa dan masyarakatnya, sehingga terjadi keterbukaan dan pemerataan akses serta mobilitas IPTEK bagi mereka. sebab, langkah ini merupakan sebentuk terobosan fundamental dan strategis yakni membangun invrastruktur manusia desa sebelum membangun invrastruktur fisik.
Adapun maksud dan tujuan program dimaksud ialah: Maksud; 1) menyediakan media edukatif alternatif bagi pemerintah dan masyarakat pedesaan, 2) mendekatkan media informasi edukatif dengan masyarakat pedesaan. Serta menjadikan media informasi edukatif sebagai bagian dalam keseharian masyarakat, 3) meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan akses dan mobilitas media informasi masyarakat pedesaan di tengah cepat dan pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya akses dan mobilitasnya terhadap media informasi, 4) menjadikan masyarakat sebagai prakarsa dan pelaku aktif berpoperasinya media informasi edukatif, 5) menyediakan wadah informasi edukatif bagi masyarakat pedesaan yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahannya, 6) merangsang partisipasi aktif dan langsung bagi masyarakat desa dalam mengawal proses pembangunan sumber daya manusia dan alam di pedesaan. Tujuan; 1) tumbuhnya keterbukaan, pemerataan serta meningkatnya mobilitas masyarakat pedesaan dalam hal pengenalan, pemahaman serta pemanfaatan media informasi edukatif, 2) pemerintah dan masyarakat pedesaan memiliki kelengkapan pengetahuan dan keterampilan jurnalitik serta cara pengelolaannya, sehingga dapat berperan sebagai garda depan pemberdayaan SDM dan SDA di pedesaan, 3) tumbuhnya transrofmasi kesadaran, partisipasi dan sinergitas antar pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan pedesaan, baik strategi arah dan tujuan serta sasaran pembangunan, 4) terwujudnya masyarakat pedesaan yang cerdas, kritis, inovatif, konstuktif dan demokratis.
Tingkat Capaian.
Karena sifat program ini jangka panjang, sulit untuk memberikan indikator secara kuantitas terkait tingkat capaian atau raihan dari pelaksaaan prorgam ini. Namun, dapat dideskrpsikan sejauhmana program ini berjalan. Dari segi ide program ini memdapatkan antuasiasme yang tinggi dari pemerintah, masyarakat serta beberapa LSM yang beroperasi di desa. Upaya penggalangan dukungan diperoleh dari beberapa pihak seperti Infokom Kabupaten TTS dan LPID Kupang. Dukungan dari Pemerintah propinsi juga diperoleh melalui alokasi dana percetakan pada Oktober 2009 (belum bisa dipastikan besarannya), dan dari pihak PLS TTS. Oleh karena itu, program ini masih tetap berjalan sambil mempersiapkan berbagai macam kebutuhan pendukung terealisasinya program dimaksud.
b) Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM) dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa membangun sebuah komunitas masyarakat yang kuat tak akan dapat lepas dari kebiasaan komunitas itu dalam berusaha membekali diri dengan ilmu pengetahunan. Terlalu naif jika semua hal yang bersinggungan dengan peningkatan sumber daya manusia hanya dititikberatkan pada kegiatan pembelajaran formal belaka. Pemerintah harus sudah mulai dengan kesungguhan untuk memberikan solusi tepat agar masyarakat dapat mencari ilmu diluar pendidikan formal. Salah satunya adalah Perpustakaan.
Perpustakaan memberikan sumbangsih besar dan signifikan dalam merangsang pencapaian tujuan SDM tidak hanya di wilayah perkotaan melaikan juga di pedesaan. Manfaat perpustakaan diyakini akan menjadi sarana transformatif bagi masyarakat desa apabila strategi yang penuh dengan stimulasi edukatif perpustakaan, masyarakat yang giat membaca bebar-benar akan bergerak menuju pembangunan SDM yang handal di era otonomi daerah. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam membangun, menuntut, mencerdaskan bangsa, yang tak terpisahkan dengan menggapai cita-cita masa depan SDM yang berkualitas, berfikir kritis dan mandiri.
Kehadiran perpustakaan melalui di wilayah desa merupakan wujud pendekatan pembangunan dari akar bangsa yaitu desa atau tepatnya masyarakat desa. Sebagaiman yang telah dan masih sedang dijalankan oleh pemerintah melalui program Taman Baca Masyarakat (TBM), pendekatan ini dinilai strategis, sebab melalui kehadiran perpustakaan desa, stimulasi terhadap niat baca masyarakat pedesaan membentuk sikap dan kesadaran bahwa membaca adalah kebutuhan hidup. Selain itu, keberadaan perpustakaan di wilayah pedesaan juga merupakan upaya memasyarakatkan membaca atau membudayakan membaca menjadi budaya masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat desa tidak akan terus termarjinalisasi dalam proses peningkatan SDM serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Adapun tujuan dan manfaat pengadaan Taman Baca Masyarakat ialah: Tujuan: 1) membangun Sumber Daya Manusia masyarakat pedesaan, 2) membudayakan dan memasyarakatkan membaca dikalangan masyarakat desa, 3) membekali masyarakat desa dengan sumber-sumber informasi mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah pedesaan, 4) mengupayakan pemerataan dan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam berinovasi dan berkreasi. Manfaat: 1) masyarakat desa memperoleh keluasan akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sumber-sumber bacaan yang tersedia di TBM, 2) masyarakat desa memiliki kebiasaan terpola hidupnya dengan membaca, 3) meningkatnya pengetahuan, kecerdasan, keritisan dan kemandirian masyarakat desa, 4) meningkatnya memiliki daya inovasi dan kreatifitas pengembangan keterampilan (live skill) yang dapat menolong mereka hidup secara produktif, 5) masyarakat dan pemerintah mengalami sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa di segala bidang.
Tingkat Capaian.
Tingkat pencapaian program Taman Baca Masyarakat (TMB) sampai pada tahapan pembasisan opini dimasyarakat untuk menggalan ninat baca dan menulis bagi masyarakat desa. Selain itu, upaya lobi dan kesepakan program dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan TSS, Sub Bidang Pendidikan Kemasyarakatan untuk memasukan proposal pengusulan TBM di desa Binaus pada Tahun Anggaran 2010 nanti. Sementara ini proposal telah dimasukan kepada Sub Bidang Penmas dan menunggu realisasinya. Program TBM secara khusus diorientasikan untuk pengembangan live skiil kelompok-kelompok pekarya di desa, sehingga terjadi tranformasi dalam peran mereka sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan melahirkan tranformasi secara komprehensif di masyarakat desa. Perluasan jejaring bagi realisasi program ini juga dilakukan melalui diskusi intensif dengan beberapa NGO yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan program ini, baik dalam bentuk join program atau donatur. Pembentukan Relawan Muda Bangun Desa juga dalam perampungan kelengkapan struktur pengelolaan.
c) Pelatihan pembuatan sirup jeruk. Pelatihan pembuatan Sirup Jeruk Keprok Soe dilatarbelakang oleh 3 hal yakni: pertama, Jeruk Keprok SoE (JKS), salah satu komoditi buah paling unggul dari Pulau Timor. Bahkan pada tahun 2003 lalu, dalam kegiatan Pameran Buah Nasional, JKS memperoleh sertifikat sebagai varietas buah jeruk yang paling unggul dengan rasa yang khas serta tampilan tekstur buah paling indah dan paling populer, dan memiliki banyak kandungan vitamin yang bergunan bagi kesehatan manusia. Ini dibuktikan dengan minat orang menjadikan buah JKS sebagai oleh-oleh atau 'buah tangan' ketika singgah di SoE, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), saat melakukan perjalanan darat dari Atambua ke Kupang atau sebaliknya. Varietas buah JKS memang sangat memesona, baik rasa maupun tampilan tekstur buahnya yang indah. Namun, pada musim bebuahan terakhir, JKS seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara baik karena buahnya yang agak kecil, berkerut dan terasa tawar atau agak masam. Kondisi ini, membuat para petani membuang atau membiarkan buat tersebut kering atau jatuh membusuk. Walaupun terasa lumrah, namun ini merupakan gambaran kekurang produktif masyarakat dalam mengolah bahan mentah ini menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat menambah pengasilan para petani.
Kedua, pemanfaatan teknologi tepat guna bagi kegiatan pengabdian pada masyarakat masih belum dirasakan masyarakat di daerah pedesaan. Padahal daerah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang berlimpah untuk diberdayakan secara maksimal. Untuk itu, upaya pemerintah desa harus beperan aktif, guna mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna di daerah pedesaan. Sedangkan, peran Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran khusus, untuk membangkitkan industri-industri yang berbasis teknologi tepat guna di daerah pedesaan.
Gaung teknologi tepat guna yang belum dirasakan selama ini oleh masyarakat pedesaan karena minimnya dukungan dari pemerintah pusat pula, untuk menstimulasi masyarakat, baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi tekhnologi. Karena minimnya dukungan pada dua hal tersebut, maka potensi-potensi yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan, sebagai pemanfaatan teknologi tepat guna, menjadi hilang dan tidak tergali, semestinya pemerintah pusat dapat memfasilitasi masyarakat pedesaan, dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bangunan pabrik, yang terencana secara sistematis, agar masyarakat serta pemerintah daerah setempat terdorong untuk menggalakkan teknologi tepat guna. Sehingga, konsep desa mandiri terwujudkan dengan memprioritaskan pada penggunaan teknologi tepat guna, yang berbasis pada masyarakat pedesaan.
Ketiga, merupakan langkah introduksi teknologi produksi dan teknologi pemasaran dengan mengembangkan lembanga koperasi desa. Bahkan lebih strategis lagi hal untuk mengupayakan pengembangan jeruk dan roduksi hasil jeruk dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat serta pembangunan kerja sama lintas sektoral di ranah pemerintah dan dengan didukung pihak swasta.
Tingkat pencapaian
Tingkat pencapaian dari kegiatan ini ialah masyarakat dan mahasiswa memiliki keterampilan pengolahan jeruk menjadi sirup jeruk dan babarapa botol sirup jeruk. Upaya pengembangan usaha merupakan target selanjutnya yang diupayakan. Hasil pembuatan sirup jeruk kemudian dibawa untuk di uji kelayakannya ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi NTT. Selain itu, upaya membangun kerjasa sama dengan pihak DIKTI juga coba diupayakan untuk melakukan penelitian berbasis masyarakat khususnya untuk pengolahan sirup jeruk. Upaya memperoleh bantuan teknologi sederhana, bantuan dana usaha dan peningkatan keterampilan pengolahan juga diupayakan. Usaha lain yang coba dilakukan ialah melaksanakan lobi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah untuk membagun lembaga usaha berbasis masyarakat melalui pembentukan koperasi desa. Selain itu upaya perluasan pasar juga dilakukan dengan mencari badan usaha yang dapat memasarkan produksi sirup yang diolah masyarakat.
d) Pendampingan pengembagan kelompok tani dan peternakan. Pendampingan kelompok penggemukan sapi (paronisasi) dilatarbelakangi oleh; pertama, kekurangpemahaman masyarakat terhadap subsatansi atau pokok implementasi program ini yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarat secara bertahap atau bergulir. Maka, kelompok diharuskan mengembalikan modal kepada pemerintah dan kemudian dilanjutkan kepada warga yang belum memperolehnya. Namun, karena kesadaran ini belum terinternalisasi dalam diri keseluruhan masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola, maka ternak yang dipercayakan kepada mereka ada yang dibeli dengan bobot dibawah standar bobot sapi yang seharusnya. Kedua, karena sifat program ini bersifat terbatas dan bertahap, maka efektifitas dan efisiensi pemeliharaan menjadi hal yang harus diperhitungkan dengan baik oleh, baik penyelenggara, pemerintah dan masyarakat. Dari upaya pemantauan jalannya program ini, diketahui bahwa karena masyarakat memiliki pemahaman yang rendah tentang paronisasi, maka target yang ingin dicapai berdasarkan bobot tertentu yang ditaksir dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai pengelola sulit dipastikan. Misalnya, dalam upaya paronisasi ini, pakan yang dapat merangsang pertumbuhan sapi menjadi lebih cepat belum dapat diupayakan atau bagaimana masyarakat dapat menanggulangi sapi yang sakit dan karena tidak tertolong, sapi yang dipelihara mati. Demikian maka, penting untuk diperhatikan oleh pihak penyelenggara program untuk memberikan pendampingan program paronisasi ini secara teliti dan intensif, sehingga melalui program ini, tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.
Pendampingan dilakukan dengan melakukan survei dan wawancara kepada kelompok pengelola ternak untuk mengetahui tujuan program, sistem program, cara pengelolaan program, dan hasil pengelolaan program. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaanlah yang dibantu. Seperti pengolahan pakan bergisi, teknik penggolahan ternak mengunakan teknologi sederhana, faksinasi dan lainnya.


Tingkat Pencapaian
Hasil pendampingan dengan kelompok peternak sapi ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan substansi program paronisasi yang digulirkan pemerintah. Apaya pelatihan pembuatan pakan ternak menggunakan teknologi pengolahan pakan yakni mesin pemotong kingres atau rumput gajah juga dipersipakan. Sedangkan untuk upaya perawatan ternak hanya sebatas memberikan masukan pemikiran (kritik dan saran) kepada pemerintah untuk mengevaluasi formula paronisasi melalui sistem pengembangan terpadu.
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan atau Program
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
Hambatan pembuatan media pendidikan rakyat lebih pada faktor dana percetakan. Walaupun berbagai macam upaya penggalangan dana telah diupayakan, namun tidak diperoleh. Hanya perolehan dukungan lay out dari pihak Infokom TTS.
a. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
Hambatan dalam pengadaan TBM ialah dukungan donatur dari pihak Pemerintah Daerah atau swasta yang masih kurang untuk memajukan SDM masyarakat desa. Nampaknya, perhatian pemerinyah cukup rendah dalam hal pengembangan SDM desa.
b. Pelatihan pembuatan sirup jeruk. Hambatan dalam kegiatan ini ialah kurang waktu karena sifat programnya jangka panjang. Selain itu, dukungan program pemerintah belum begtu terlihat. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak seriusnya pemerintah dearah untuk membangun kemandirian masyarakat desa khususnya di bidang pertanian dan usaha kecil dan mikro dengan program koperasi serta industri kecil berbasi masyarakat pedesaan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah juga belum begitu menyadari manfaat teknologi sederhana bagi peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
c. Pendampingan pengembagan kelompok tani dan peternakan. Pendampingan ini mengalami hambatan yakni lemahnya upaya Pemerintah Dearah dalam membangun basis peternakan masyarakat secara lebih maju. Dukungan dana masih terbatas, teknologi, obat-obatan dan pendampingan untuk penguatan kapasitas SDM kelompok peternakan.


























BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
a) Di bidang pendidikan, orientasi pembangunan desa memang telah mengacu pada kebutuhan pembangunan SDM masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan prioritas pembangunan SDM yakni lebih banyak pembangunan di bidang pendidikan diorientasikan pada pembangunan yang sifatnya fisik atau mengurgenkan pembangunan infrastruktur fisik. Sedangkan, pembangunan infrastruktur manusia atau Human Capital (SDM) seringkali menjadi nomor ke-2 dari upaya pembangunan di bidang pendidikan.
b) Dari segi pembangunan di pendidikan non formal terlihat jelas bahwa pemerintahan desa melaksanakan secara optimal paya yang disebut sebagai otonomi desa. Implementasi kebebasan atai lebih tepatnya independensi kewenangan desa, telah memberikan kontribusi signifikan bagi penataan SDM melalui bidang non formal. Oleh karena itu, beberapa program pembangunan human capitas berbasis masyarakat dengan dukungan sumber-sumber informasi dan pengetahuan serta teknologi yang sederhana dipandang sebagai langkah strategis, guna mengisi kelemahan peran Pemerintah Daerah dalam hal mendukung Pemerintah Desa membangun masyarakatnya, baik dari segi, dana, sarana dan prasarana bahkan yang paling penting ialah penguatan kapasitas.
c) Pengembangan di bidang pertanian dan perkebunan juga mengalami kendala signifikan yakni masalah penguasaan lahan yang tidak merata memunculkan masalah lanjutan yakni sedikitnya tenaga pengelola lahan serta menyebabkan pula tidak dapat dimanfaatkannya banyak lahan atau lahan tidak produktif. Upaya sertivikasi lahan merupakan alternatif dalam pemanfaatan lahan secara optimal bagi peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
d) Penanaman tanaman umur panjang masih merupakan kendala yang signifikan dalam upaya peningkatan jumlah produksi pertanian dan perkebunan. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpemerataan penguasaan lahan, terbatasnya tenaga pengelolan, bencana longsor dan kemarau juga memberikan sumbangsih negatif bagi pembangunan di sektor ini.
e) Orientasi penguatan lembaga ekonomi kerakyatan di desa merupakan hal prinsil dan urgen dalam mencapai penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau singkatnya untuk menciptakan masyarakat mandiri. Oleh karena itu, pedekatan pembangunan ekonomi yang sifatnya personal kurang cocok diterapkan di desa. Pendekatan yang sifatnya kolektif atau kelompok jauh lebih tepat gunan menggalang solidaritas pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui program koperasi dan industri kecil yang dikelola secara kolektif.
f) Selain itu, penguatan kapasitas SDM masyarakat di bidang ekonomi juga merupakan faktor mendasar yang menjadi prasyarat terciptanya mobilisasi karya atau kegiatan produktif sesuai dengan keunggulan potensi desa dan sesuai pula dengan potensi pasar. Integrasi pengembangan ekonomi masih belum terlihat dalam pembanguna di bidang ekonomi. Kelompok ekonomi yang berorientasi pada produksi sumber daya pertanian unggulan atau primadona masih merupakan peluang pengembangan ekonomi yang memiliki prospek tinggi. Upaya yang dapat dilakukan ialah homogenisasi pertanian, inovasi teknologi prioritas, ketersediaan pupuk, air, pestisida, garding buah, dukungan modal, laboratorium pengembangan, dan lainnya.
4.2 Rekomendasi Kegiatan untuk KBPM Periode Berikutnya
a) Pembagaunan SDM masyarakat desa melalui program pengedaan media pendidikan rakyat yang telah dirintis.
b) Penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat yang akan direalisasikan pada tahun 2010.
c) Penguatan SDM aparatur desa melalui program pelatihan pembuatan Restra Desa, RPJM Desa, Pelatihan Pembuatan Perdes, riset pertumbuhan domestik regional Bruto (PDRB) Desa.
d) Pembentukan Kelompok Tani Berbasis Rakyat.
e) Pengembagan Sentra produksi jeruk keprok dan pengolahan jeruk keprok menjadi sirup.
f) Pengembangan kelompok usaha barbasis rakyat melalui pembangunan koperasi desa.


LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN INDIVIDU
LAPORAN AKHIR INDIVIDU
KBPM UKAW TAHUN 2009



DOSEN PENDAMPING


MAHASISWA KBPM
CHRISTIAN MANU, SE ROSINTA LADO









KEPALA DESA BINAUS



NAHOR TASEKEB









KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehaditar Tuhan Yang Maha Esa, kerena rahmat-Nya seluh rangkaian Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM) serta Laporan Akhir Individu ini dapat diselesaikan dengan baik. Membicarakan tentang latar belakang Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM), maka tidak dapat dilepaskan dari citra Universitas sebagai suatu badan otonom yang betujuan mencari demi kebenaran itu sendiri. Selain itu, sebagaimana dianut oleh kelompok yang mengemukakan konsep tentang “Universitas Kritis”, dimana Universitas dipandang sebagai sebuah kesatuan sosial. Oleh karenanya, Universitas tidak telepas dari dinamika atau pergulatan internal masyarakat. Dan karena eksistensinya integral dengan masyarakat, maka mau tak mau (harus) menyatakan perannya dalam menyelesaikannya. Atau singkatnya, universitas dipandang sebagai agen perubahan sosial.
KBPM merupakan bagian integratif dari Try Dharma Perguruan Tinggi (PT) yakni pengajaran, penelitian dan khusunya pengabdian pada masyarakat. Dengan perubahan paradigma dalam konteks pengabdian masyarakat yang diemban universitas, maka pengejewantahan pengabdian masyarakat oleh universitas memperoleh cara pandang akan sesuatu atau memiliki model/pola ideal dalam mengimplemantasikan pengabdiannya. Atau singkatnya, keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh Universitas serta masyarakat ilmiah untuk diterapkan sebagai cara memperoleh penyelesaian problem kemasyarakat.
Dalam konteks spresifikasi keilmuan, penulis selam masa KBPM telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang dapat penulis lakukan sebagai seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi. Diantaranya melakukan pengembangan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan pemnbuatan sirup jeruk Soe, pendampingan kelompok tani dan peternak serta pengupayaan pengembangan industri kecil berbasis masyarakat pedesaa. Yang kemudian didukung dengan media serta sumber pengetahuan dan informasi untuk pengembangan SDM masyarakat desa, khususnya pada ranah ekonomi kecil dan mikro. Walaupun, upaya yang dirasa telah maksimal, berbagai kekurangan tetap mewarnai keseluruhan proses belajar dan membelajarkan ini. Oleh kerena itu, kritik dan saran konstruktif secara terbuka penulis terima demi pengembangan diri dan keilmuan yang lebih mantap.
Lampiran 1. Foto Pendampingan Kelompok Tani






























Lampiran 2. Foto Pendampingan Kelompok Ternak













Lampiran 3. Foto Pelatihan Pembuatan Jus/Sirup Jeruk






























LAPORAN AKHIR INDIVIDU
KBPM UKAW TAHUN 2009
Di Lokasi Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
Logo













FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2009

Laporan KBPMDesa Binaus

Nama : IJEM LALUS
Nim : 0000000000
Fakultas : HUKUM



BAB I
IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA KEGIATAN
1.1 Diskripsi Masalah Berdasarkan Disiplin Ilmu
Permasalahan dalam konteks pembangunan di lokasi kegiatan KBPM yakni Desa Binaus yang berkaitan dengan bidang hukum kurang lebih berkaitan dengan 3 sektor pembangunan yakni sektor kehutanan, sektor pertambangan dan sektor pemerintahan. Problematika pembangunan ketiga sektor ini akan dideskripsikan mulai dari pertama potensi unggulan bidang kehutanan, potensi unggulan bidang pertambangan dan potensi di bidang pemerintahan.
a) Potensi Unggulan Desa Bidang Kehutanan:
Potensi unggulan desa dari sektor kehutanan ialah kayu olahan, kayu bakar, hutan lindung dan hutan swaka alam. Untuk luas keseluruhan hutan mancapai 245 Ha. Status keberadaan hutan desa ini merupakan hutan adat atau ulayat. Berdasarkan identifikasi potensi kehutanan di desa Binaus, potensi unggulan desa di bidang kehutanan ialah kayu olahan. Kayu-kayu olahan ini dikembangkan melalui program konversi hutan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten TTS. Konversi hutan ini, di dukung oleh upaya pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa dengan melakukan program perlindungan hutan atau swaka alam dan swaka marga sarwa. Selain itu, upaya pengembangan di bidang kehutanan berkaitan juga dengan perlindungan sumber air tanah dan pencegahan erosi. Dengan pola pengembagan hutan rakyat berbasis ekonomi ini, merangsang terjadinya learning proces yang memungkinkan terjadinya koreksi dan peningkatan terus menerus. Yang tak kalah pentingnya adalah dahan dan ranting pohon-pohon besar di dalamnya yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar. Pengembangan lebah madu dengan mamanfaatkan setiap dahan dan ranting pohon dipenuhi madu hutan yang sudah menjadi milik setiap suku yang bermukim di sekitarnya harus direvitalisasi kembali, sebab terlihat penurunan jumlah produksi lebah madu pada masa-sama terkhir.
Potensi Flora dan Fauna yang terdapat di wilayah hutan desa berdasarkan data penelitian menunjukkan, kawasan hutan desa Binaus memiliki tipe vegetasi yang merupakan perwakilan hutan homogen daratan tinggi. Kawasan ini juga didominasi berbagai jenis ampupu (Eucalyptus urophylla) yang tumbuh secara alami dan jenis cendana (Santalum album). Selain itu di sini dapat ditemui berbagai jenis pohon lainnya seperti hue (Eucalyptus alba), bijaema (Elacocarpus petiolata), haubesi (Olea paniculata), kakau atau cemara gunung (Casuarina equisetifolia), manuk molo (Decaspermum fruticosum), dan oben (Eugenia littorale). Ada juga salalu (Podocarpus rumphii), natwon (Decaspermum glaucescens), natbona (Pittospermum timorensis), kunbone (Asophylla glaucescens), tune (Podocarpus imbricata), natom (Daphniphylum glauceccens), kunkaikole (Veecinium ef. Varingifolium), tastasi (Vitex negundo). Kemudian ada juga manmana (Croton caudatus), mismolo (Maesa latifolia), kismolo (Toddalia asiatica), pipsau (Harissonia perforata), matoi (Omalanthus populneu) dan aneka jenis paku-pakuan dan rumput-rumputan. Selain kaya dengan flora, kawasan hutan Binaus juga menyimpan aneka fauna khas Timor yakni Rusa timor (Cervus timorensis), kus-kus (Phalanger orientalis), babi hutan (Sus Vitatus), biawak (Varanus salvator), biawak timor (Varanus timorensis). Di sini juga ada sanca timor (Phyton timorensis), ayam hutan (Gallus gallus), punai timor (Treon psittacea), betet timor (Apromictus jonguilaceus), pergam timor (Ducula cineracea), perkici dada kuning (Trichoglosus haematodus).
Desa Binaus merupakan desa dengan karakteristik desa hutan atau biasa diartikan dengan wilayah desa dengan tingginya potensi hutan. Namun, salah satu kelemahan potensi hutan desa berkaitan dengan buruknya setting kebijakan, dan regulasi pembangunan kehutanan. Potensi hutan yang besar justru dikuasai oleh pemerintahan dan bukannya oleh masyarakat secara merata. Kelemahan lain berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang belum menunjukan perencanaan tingkat produksi hutan kesesuain perencanaan peningakatan produksi hutan, kesuaian fisik hutan, keseimbagan lingkungan dan pengembagan ekonomi berbasis hutan dan mekanisme pasar yang mendukung lingkungan pengembangan.
Padahal, potensi hutan Binaus dan wilayah sekitarnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi hutan dengan status taman nasional. Hal ini dikarenakan oleh jenis hutan yang merupakan hutan heterogen. Prospek pengembangan hutan manjadi taman nasional terletak juga pada pemanfaatan kawasan hutan sebagai wilayah swaka yang seringkali dijadikan obyek penelitian dari berbagai peneliti lokal dan asing. Apalagi, berbagai macam jenis satwa dilindungi di kawasan hutan. Demikian, jika status cagar alam ini segera ditingkatkan menjadi taman nasional akan sangat bermanfaat bagi desa.
Pengembangan di bidang kehutanan dengan setting kebijakan dan regulasi pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hutan atau pelestarian hutan, air tanah dan perlindungan satwa hutan, namun masih ada hambatan yakni bagaimana potensi hutan adat/ulayat dapat memiliki perspektif produksi serta pemasaran yang dapat memberikan kontribusi bagi penyejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, hambatan dalam bentuk strategi pengembangan hutan berbasis produksi yang sesuai peningakatan produksi hutan, kesuaian fisik hutan, keseimbagan lingkungan dan pengembagan ekonomi berbasis hutan serta mekanisme pasar yang mendukung lingkungan pengembangan hutan sehingga kelestariannya tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat yang sifatnya jangka panjang.
Dengan demikian, permasalahan dalam pembangunan potensi hutan di desa Binaus memiliki beberapa permasalahan yakni: Pertama, potensi pengembangan produksi hutan belum dilakukan secara komprehensi berdasarkan karakteristik desa hutan yang memiliki prospek produksi tinggi. Kedua, pengembangan lebah madu dengan memanfaatkan dahan-dahan pohon besar atau wadah budidaya madu mengalami penurunan produksi sejalan dengan menurunnya ketersediaan pohon akibat penebangan serta semakin sedikitnya masyarakat yang membudidayakan lebah madu. Ketiga, berbagai macam jenis satwa dilindungi di kawasan wisata ini mulai terancam punah akibat perburuan yang dilakukan masyarakat dan pengrusakan hutan untuk tujuan pembukaan lahan atau pemanfaatan kayu hutan.
b) Potensi Unggulan Desa Bidang Pertambangan
Potensi unggulan desa di bidang pertambangan berupa bahan galian Mangan yang diperkirakan berada di area seluas 2 Ha. Potensi pertambangan mangan ini, belum di kelola oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya prinsipil dan strategis bagi peningkatan ekonomi desa dan masyarakatnya. Diperlukan konsep, metode dan manajemen pertambangan yang benar-benar memberikan manfaat bagi terbangunnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai pemilik potensi alam tambang ini.
Peluang pengembangan di bidang pertambangan ialah pembangunan pertambangan rakyat. Pertambagan rakyat merupakan implementasi strategi pengelolaan sumber daya pertambangan yang pada dasarnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Pertambangan rakyat mendudukan rakyat sebagai pemilik, pengelola dan produsen hasil tambang yang ada di desa.
Pertama-tama diperlukan upaya pengutan kapasitas SDM rakyat secara politik melalui pendidikan politik di bidang pertambangan. Pendidikan politik ini berkaitan upaya memberikan pemahaman kepada rakyat akan hah-hak kepemilikan dan pengelolaan Sumber daya tambang yang ada. Keuatan rakyat ini dapat di wujudkan secara konkrit melalui pembangunan kekuatan politik yakni organisasi tambang rakyat yang bertugas melakukan analisis terhadap potensi SDA, analisis dampak lingkungan dan sistem pengelolaannya serta pemasaran serta hal lain yang diperlukan.
Kelemahan dari upaya pengembangan pertambangan rakyat ialah belum adanya atau belum terbentuk kekuatan politik rakyat di bidang pertambangan yang dapat melindungi segenap kepentingan masyarakat adat sebagai pemiliki kekayaan tambang tersebut. Kelemahan lain dalam pengembangan potensi tambang ini ialah kepemilikan lahan yang mengandung hasil tambang hanya dimiliki oleh beberapa orang, sedangkan mayoritasnya tidak memiliki. Hal ini memberikan gambaran ketidakberimbangan keterpenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa lantaran lebih banyak masyarakat hanya menjadi buruh pada upaya pemanfaatan hasil tambang.
Hambatan yang terdapat dalam upaya pengembangan di bidang ialah belum adanya kekuatan independent atau otonom berbasis rakyat adat yang dapat melindungi kekayaan tambang mangan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata ketika mangan tersebut dimanfaatkan. Sejauh ini beberapa investor telah melakukan pendekatan dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh adat, namun pemerintah dan masyarakat adat belum membuka diri terhadap tawaran mereka. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat adat serta pemerintah dengan tawaran-tawaran investor yang dinilai hanya akan mengeksploitasi kekayaan tambang masyarakat. Demikian juga, pemeritah kecamatan dan kabupaten belum memberikan kesepakatan mereka dengan para investor dengan pertimbangan-pertimbangan yang kurang lebih sama dengan apa yang dipikirkan masyarakat dan pemerintah desa.
Melihat gejala ini, maka diperlukan uapaya penguatan kapasitas SDM rakyat desa terlebih dahulu sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan secara bijaksana potensi tambang yang ada dan jangan sampai kekayaan alam desa ini menjadi sasaran empuk eksploitasi para pemodal yang tidak memiliki keinginan membangun kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Selain itu, pengelolaan harus sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum yang setidaknya ada empat tahapan sebelum pengusaha diperbolehkan mengeksploitasi lokasi tambang.
mengingat mangan adalah jenis bahan galian dengan kategori B dam memiliki manfaat untuk dijadikan sebagai bahan baku industri baja, korek api, kimia, baterai kering, gelas dan cat, maka prospek keuntungan bagi masyarakat dan desa akan sangat baik jika dikelola secara bijak oleh rakyat.
Hambatan barkaitan dengan belum dilakukan studi aspek lingkungan perubahan fungsi cagar alam menjadi kawasan penambangan mangan dapat menimbulkan kerusakan habitat, menurunkan produktivitas lahan dan mengancam tata air yang dapat mengakibatkan penurunan produksi tani seperti perladangan, tegalan dan sawah. Hal itu juga akan menimbulkan kecemburuan sosial dan keresahan di kalangan masyarakat. Selain itu penambangan juga dapat menimbulkan kerusakan prasarana transportasi.
Secara ekologis, posisi atau letak area mangan merupakan salah satu wilayah tangkapan dan tendon air yang baik disamping hutan. Sebagai wilayah tangkapan air, batu mangan di wilayah Binaus merupakan wilayah sumber air (hulu) bagi masyarakat. Jika batu ini ditambang atau dirusak, maka keseimbangan ekologis, khususnya dalam ketersediaan air bagi masyarakat akan sangat terganggu, apalagi wilayah Binaus merupakan salah satu daerah yang selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya. Disamping itu, daerah di sekitar lokasi pertambangan merupakan satu wilayah produktif yang telah menghidupi masyarakat secara turun temurun. Masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Dengan demikian diperlukan kearifan pengelolaan mangan dengan keberlangsungan tata-hidrology demi keberlangsungan hidup masyarakat. Disamping alasan yang bersifat ekologis, ada pula alasan yang didasarkan pada kultur atau kebudayaan masyarakat setempat.
Permasalahan di bidang pertambangan yakni: pertama, belum adanya lembaga pertambangan rakyat yang dapat menjadi payung pelindung bagi masyarakat adat dalam memelihara, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya tambang yakni mangan yang ada di desa. Atau, belum adanya kekuatan independent atau otonom berbasis rakyat adat yang dapat melindungi kekayaan tambang mangan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata ketika mangan tersebut dimanfaatkan. Kedua, diperlukan Analisis Dampak Lingkingan (AMDAL) yang sifatnya objektif baik dari pihak pemerintaha, investor dan terutama lembaga pertambangan barbasis rakyat agar pemanfaatan sumber daya pertambangan tersebut tidak menjadi bencana baru bagi lingkungan dan masyarakat. Ketiga, diperlukan ketegasan dari segi kebijakan pemerintah untuk melindungi aset pertambangan milik masyarakat adat agar dapat pemanfaatannya berdampak positif bagi desa dan masyarakatnya.
c) Bidang Pemerintahan
Di bidang pemerintahan potensi pengembangan SDM dapat dilakukan melalui program-program penguatan kapsitas aparatur pemerintahan. Program penguatan kapisitas administrasi dan manajemen, pengembangan dan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengenalan potensi desa dan pengembangannya.
Kelemahan di bidang pemerintahan desa ialah kurangnya wadah pengenguatan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur desa, baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, propinsi dan pusat. Selain tiu, masih barunya penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran kecamatan turut menjadi kelemahan yang baru bisa ditanggulangi secara perlahan-lahan.
Permasalahan pengembangan di bidang pemerintahan yakni masih terbatasnya wadah pengembangan SDM atau program-program penguatan kapsitas aparatur pemerintahan, khususnya berkaitan dengan urusan administrasi dan manajemen, pengembangan dan pengelolaan sumber pendapatan desa serta pengenalan potensi desa dan pengembangannya.
1.2 Penentuan Masalah Berdasarkan Skala Prioritas atau Urgensi
a) Bidang Kehutanan
Permasalahan urgen dalam pembangunan potensi hutan di desa Binaus ialah advokasi penegelolaan hutan adat sebagai hutan milik rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Advokasi hutan rakyat juga bertujuan pada pengembagan potensi produksi hutan secara komprehensi berdasarkan karakteristik desa hutan demi pencapaian peningkatan produksi hasil hutan. Ini dapat dilakukan melalui program mengoptimalkan peran strategis desa dalam peningkatan ekonomi atau basis ekonomi (economic base) dengan menumbuhkan sumber daya domestik yang terbaharui (domestic renewable resources). Selain itu, pengembangan produksi hutan dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan ke belakang (blackward lingkage) dan latar ke depan (forward lingkage) terhadap sektor ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sektor basis ekonomi desa yang dapat menimbulkan efek ganda (multiplier effect) terhadap perkembangan sektor lainnya. Sebab, keterkaitan sektor lain yang signifikan dapat menimbulkan perkembangan sektor turunan dalam penciptaan lapangan kerja baik pada level desa atau lokal dan perintah daerah seperti pajak/retribusi dan PBB wilayah. Keterkaitana lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (inter and inter-regional interaction) akan menjamin aliran alokasi dan distribusi sumber daya yang efisien dan stabil sehigga menurunkan ketidakpastian (uncertainty). Dengan pola pengembagan hutan rakyat berbasis ekonomi ini, merangsang terjadinya learning proces yang memungkinkan terjadinya koreksi dan peningkatan terus menerus.
Selain itu, urgen juga untuk mengupayakan promosi pengembagan hutan desa sebagai taman nasional yang dan untuk perlindungan sumber air untuk kepentingan kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat dan juga untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan. Masalah urgen lainnya ialah revitalisasi budidaya lebah madu. Hal ini dilakukan melalui upaya regulatif yakni pembuatan Peraturan Desa untuk melindungi pohon-pohon sebagai sarang lebah dan juga melalui pengadaan dan perawatan kotak-kotak pengembagan lebah madu. Proteksi pasar hasil madu juga diperlukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pembudidaya madu.
Perlindungan satwa di kawasan hutan desa yang kini mulai terancam punah akibat perburuan yang dilakukan masyarakat dan pengrusakan hutan untuk tujuan pembukaan lahan atau pemanfaatan kayu hutan juga perlu dilakukan melalui pembuatan Peraturan Desa.
b) Bidang Pertambangan
Permasalahan urgen di bidang pertambangan yakni belum adanya lembaga pertambangan rakyat yang dapat menjadi payung pelindung bagi masyarakat adat dalam memelihara, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya tambang yakni mangan yang ada di desa. Atau, belum adanya kekuatan independent atau otonom berbasis rakyat adat yang dapat melindungi kekayaan tambang mangan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata ketika mangan tersebut dimanfaatkan.
Selain itu, masalah urgen lainnya ialah tuntutan dilakukan Analisis Dampak Lingkingan (AMDAL) yang sifatnya objektif baik dari pihak pemerintaha, investor dan terutama lembaga pertambangan barbasis rakyat agar pemanfaatan sumber daya pertambangan tersebut tidak menjadi bencana baru bagi lingkungan dan masyarakat. Dan urgen sifatnya pula untuk diadakannya kebijakan pemerintah untuk melindungi aset pertambangan milik masyarakat adat agar dapat pemanfaatannya berdampak positif bagi desa dan masyarakatnya.
c) Bidang Pemerintahan
Permasalahan urgen di bidang pemerintahan ialah masih terbatasnya kapasitas SDM aparatur desa, khususnya berkaitan dengan program aparatus development. Program ini dipertimbangkan urgen karena tujuannya yang strategi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yakni berkaitan dengan penataan kemampuan aparatur desa untuk melakukan kajian ilmiah dalam hal pembuatan Rencana Strategis Pengembagan Desa, perumusan dan perencanaan Musrembangdes, pembuatan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa, pembuatan Peraturan Desa/Perdes dan lainnya.
1.3 Penentuan Rencana Kegiatan Berdasarkan Urgensi
1.3.1 Kegiatan Fisik
a. Perkunjungan pasar desa.
b. Observasi Hutan
1.3.2 Kegiatan Non Fisik
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat dalam bentuk News Letter yang direncanakan terbit setiap bulan. Pembuatan media ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam bidang pengembangan bidang pertambangan dan bidang kehutanan yang perlu diselesaikan bersama-sama, baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat desa pada umumnya. Demikian pula, media ini dapat dipakai sebagai bagian dari sosilaisasi bagi masyarakat berkaitan dengan rencana pembuatan beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengembangan bidang pertanian dan kehutana desa bagi kepentingan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Selain ini itu, media ini dapat menjadi wadah berkembangnya diskursus pengembangan bidang-bidang yang berkaitan dengan penguatan kapasitas hukum pemerintah dan masyarakat desa.
b. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik desa untuk pengelolaan media Pendidikan Rakyat. Demikian pula, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas organ pengerak media desa nantinya, terutama berkaitan dengan pengolahan berbagai wacana tentang peran hukum dalam pengembangan potensi-potensi desa, terkhususnya di bidang pertambangan, kehutanan dan pemerintahan desa.
c. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM). Pembuatan TBM dalam kaitannya dengan didang Hukum ialah memberikan menyediakan sumber-sumber pengetahuan dan informasi yang sifatnya up to date, relevan dan bermutu dalam bidang Hukum dan kaitannya dengan upaya pengembangan bidang-bidang yang menjadi prioritas pengembangan desa.
d. Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) untuk intensifikasi dan ekspensifikasi pendapatan desa.
e. Diskusi tematis untuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan hutan (flora dan fauna serta ketersediaan sumber air tanah).













BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN / PROGRAM
2.1 Kegiatan / Program fisik
a) Perkunjungan pasar desa.
b) Observasi Hutan.
2.2 Kegiatan / Program Non fisik
a. Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
b. Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
c. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik desa untuk pengelolaan media Pendidikan Rakyat.
d. Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) untuk intensifikasi dan ekspensifikasi pendapatan desa.
e. Diskusi tematis untuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan hutan (flora dan fauna serta ketersediaan sumber air tanah).

















BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN / PROGRAM
3.1 Tingkat Pencapaian Kegiatan / Program
a) Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
Pembuatan media ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan kondisi keterbukaan dan mobilitas penggunaan atau pemanfaatan IPTEK, khususnya dalam bidang teknologi informasi media masa, dimana media dipandang sebagai pilar utama dalam penyebaran kemajuan serta perkembangan IPTEK bagi masyarakat. Ironisnya, jika kita melakukan perbandingan objektif berdasarkan kondisi riil dalam hal keterbukaan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memanfaatan IPTEK, termasuk juga teknologi informasi, terdapat semacam kesenjangan atau gap yang jelas antara kota dan masyrakatnya dengan desa dan masyarakatnya. Gap ini tidak lain adalah fakta bahwa visi pembangunan berjalan secara asimetris. Dimana masyarakat kota mendominasi pemanfaatan IPTEK, sedangkan masyarakat desa terisolasi dari IPTEK. Masyarakat kota memiliki mobilitas yang tinggi dalam pemanfaatan IPTEK tetapi masyarakat desa memiliki mobilitas yang rendah atau bahkan tidak mobil terhadap IPTEK.
Dengan demikian, salah satu wujud yang perlu diupayakan guna membangun masyarakat desa adalah dilakukan reorientasi pembangunan desa dan masyarakatnya, sehingga terjadi keterbukaan dan pemerataan akses serta mobilitas IPTEK bagi mereka. sebab, langkah ini merupakan sebentuk terobosan fundamental dan strategis yakni membangun invrastruktur manusia desa sebelum membangun invrastruktur fisik.
Adapun maksud dan tujuan program dimaksud ialah: Maksud; 1) menyediakan media edukatif alternatif bagi pemerintah dan masyarakat pedesaan, 2) mendekatkan media informasi edukatif dengan masyarakat pedesaan. Serta menjadikan media informasi edukatif sebagai bagian dalam keseharian masyarakat, 3) meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan akses dan mobilitas media informasi masyarakat pedesaan di tengah cepat dan pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya akses dan mobilitasnya terhadap media informasi, 4) menjadikan masyarakat sebagai prakarsa dan pelaku aktif berpoperasinya media informasi edukatif, 5) menyediakan wadah informasi edukatif bagi masyarakat pedesaan yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahannya, 6) merangsang partisipasi aktif dan langsung bagi masyarakat desa dalam mengawal proses pembangunan sumber daya manusia dan alam di pedesaan. Tujuan; 1) tumbuhnya keterbukaan, pemerataan serta meningkatnya mobilitas masyarakat pedesaan dalam hal pengenalan, pemahaman serta pemanfaatan media informasi edukatif, 2) pemerintah dan masyarakat pedesaan memiliki kelengkapan pengetahuan dan keterampilan jurnalitik serta cara pengelolaannya, sehingga dapat berperan sebagai garda depan pemberdayaan SDM dan SDA di pedesaan, 3) tumbuhnya transrofmasi kesadaran, partisipasi dan sinergitas antar pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan pedesaan, baik strategi arah dan tujuan serta sasaran pembangunan, 4) terwujudnya masyarakat pedesaan yang cerdas, kritis, inovatif, konstuktif dan demokratis.
Tingkat Capaian.
Karena sifat program ini jangka panjang, sulit untuk memberikan indikator secara kuantitas terkait tingkat capaian atau raihan dari pelaksaaan prorgam ini. Namun, dapat dideskrpsikan sejauhmana program ini berjalan. Dari segi ide program ini memdapatkan antuasiasme yang tinggi dari pemerintah, masyarakat serta beberapa LSM yang beroperasi di desa. Upaya penggalangan dukungan diperoleh dari beberapa pihak seperti Infokom Kabupaten TTS dan LPID Kupang. Dukungan dari Pemerintah propinsi juga diperoleh melalui alokasi dana percetakan pada Oktober 2009 (belum bisa dipastikan besarannya), dan dari pihak PLS TTS. Oleh karena itu, program ini masih tetap berjalan sambil mempersiapkan berbagai macam kebutuhan pendukung terealisasinya program dimaksud.
b) Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM) dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa membangun sebuah komunitas masyarakat yang kuat tak akan dapat lepas dari kebiasaan komunitas itu dalam berusaha membekali diri dengan ilmu pengetahunan. Terlalu naif jika semua hal yang bersinggungan dengan peningkatan sumber daya manusia hanya dititikberatkan pada kegiatan pembelajaran formal belaka. Pemerintah harus sudah mulai dengan kesungguhan untuk memberikan solusi tepat agar masyarakat dapat mencari ilmu diluar pendidikan formal. Salah satunya adalah Perpustakaan.
Perpustakaan memberikan sumbangsih besar dan signifikan dalam merangsang pencapaian tujuan SDM tidak hanya di wilayah perkotaan melaikan juga di pedesaan. Manfaat perpustakaan diyakini akan menjadi sarana transformatif bagi masyarakat desa apabila strategi yang penuh dengan stimulasi edukatif perpustakaan, masyarakat yang giat membaca bebar-benar akan bergerak menuju pembangunan SDM yang handal di era otonomi daerah. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam membangun, menuntut, mencerdaskan bangsa, yang tak terpisahkan dengan menggapai cita-cita masa depan SDM yang berkualitas, berfikir kritis dan mandiri.
Kehadiran perpustakaan melalui di wilayah desa merupakan wujud pendekatan pembangunan dari akar bangsa yaitu desa atau tepatnya masyarakat desa. Sebagaiman yang telah dan masih sedang dijalankan oleh pemerintah melalui program Taman Baca Masyarakat (TBM), pendekatan ini dinilai strategis, sebab melalui kehadiran perpustakaan desa, stimulasi terhadap niat baca masyarakat pedesaan membentuk sikap dan kesadaran bahwa membaca adalah kebutuhan hidup. Selain itu, keberadaan perpustakaan di wilayah pedesaan juga merupakan upaya memasyarakatkan membaca atau membudayakan membaca menjadi budaya masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat desa tidak akan terus termarjinalisasi dalam proses peningkatan SDM serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Adapun tujuan dan manfaat pengadaan Taman Baca Masyarakat ialah: Tujuan: 1) membangun Sumber Daya Manusia masyarakat pedesaan, 2) membudayakan dan memasyarakatkan membaca dikalangan masyarakat desa, 3) membekali masyarakat desa dengan sumber-sumber informasi mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah pedesaan, 4) mengupayakan pemerataan dan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam berinovasi dan berkreasi. Manfaat: 1) masyarakat desa memperoleh keluasan akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sumber-sumber bacaan yang tersedia di TBM, 2) masyarakat desa memiliki kebiasaan terpola hidupnya dengan membaca, 3) meningkatnya pengetahuan, kecerdasan, keritisan dan kemandirian masyarakat desa, 4) meningkatnya memiliki daya inovasi dan kreatifitas pengembangan keterampilan (live skill) yang dapat menolong mereka hidup secara produktif, 5) masyarakat dan pemerintah mengalami sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa di segala bidang.
Tingkat Capaian.
Tingkat pencapaian program Taman Baca Masyarakat (TMB) sampai pada tahapan pembasisan opini dimasyarakat untuk menggalan ninat baca dan menulis bagi masyarakat desa. Selain itu, upaya lobi dan kesepakan program dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan TSS, Sub Bidang Pendidikan Kemasyarakatan untuk memasukan proposal pengusulan TBM di desa Binaus pada Tahun Anggaran 2010 nanti. Sementara ini proposal telah dimasukan kepada Sub Bidang Penmas dan menunggu realisasinya. Program TBM secara khusus diorientasikan untuk pengembangan live skiil kelompok-kelompok pekarya di desa, sehingga terjadi tranformasi dalam peran mereka sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan melahirkan tranformasi secara komprehensif di masyarakat desa. Perluasan jejaring bagi realisasi program ini juga dilakukan melalui diskusi intensif dengan beberapa NGO yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan program ini, baik dalam bentuk join program atau donatur. Pembentukan Relawan Muda Bangun Desa juga dalam perampungan kelengkapan struktur pengelolaan.
c) Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) untuk intensifikasi dan ekspensifikasi Pendapatan desa.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pengelolaan pendapatan desa merupakan salah satu unsur vital yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung (mengefektifkan dan efisiensi) terselenggaranya unrusan pemerintahan desa sesuai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya atau dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan atau menjadi bagian yang intergral sifatnya dengan pendapatan desa. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa relatif sepenuhnya bergantung pada kekuatan ekonomi desa melalui pendapatan yang diterima desa. Dengan demikian pendapatan desa memainkan fungsi yang sangat penting dan menetukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik pada aras kebijakan, strategi, program dan implementasinya.
Mengacu pada pemikiran di atas, maka menjadi suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk mengupayakan pengelolaan pendapatan desa secara profesional sehingga pada akhirnya dapat menunjang keefektifan, efisiensi dan optimalisasi upaya pembangunan desa. Mengingat pula, sedemikian kompleksnya urusan-urusan pemerintahan desa yang membutuhkan dukungan anggaran, maka prinsip intensisfikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa perlu diatur sedemikian rupa sehingga tersedia sumber-sumber pendapatan yang pada akhirnya dapat dipertahankan dan dikembangkan bahkan dapat ditingkatkan demi ketercapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sambil itu, diperhatikan dan dipertimbangkan agar penataan sistim pengelolaan pendapatan desa tidak membebankan masyarakat dan bahkan menghambat sumber-sumber pendapatan desa.
Intensifikasi secara sederhana berkaitan dengan pendapatan desa yang diupayakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan ini dapat dapat bersumber dari pendapatan asli desa (retribusi) yang meliputi: retribusi penjualan ternak (sapi dan babi), pendaftaran bayi balita baru, penghapusan nama penduduk desa yang meninggal dunia, penyelesaian masalah dan hasil tanah kas desa, pendaftaran orang nikah; bantuan pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, bantuan pihak ketiga dan pinjaman pemerintah desa.
Ekstensifikasi pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pengelolaan yang sifatnya timbal balik dari pendapatan desa yang telah diperoleh berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa. Walaupun upaya intesifikasi ini terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan desa dan masyarakatnya baik langsung maupun tidak lagsung. Ekstensifikasi ini meliputi pengeluaran desa yang terbagi dalam 2 kategori yakni pertama, Pengeluaran Rutin: pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos perjalanan dinas, pos biaya rapat/sidang, dsb. Dan kedua, Pengeluaran Pembangunan: pos prasaranan dan sarana pemerintah desa, pos prasarana produksi, pos prasarana sosial, pos pengembangan SDM, pos pengembangan ekonomi, dan dana taktis.
Oleh karena signifikansinya dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, maka upaya sosialisasi pengelolaan sumber pendapatan desa diberikan secara terbatas yakni kepada aparatur desa yang memeng secara langsung merupakan pengelola pendapatan desa demi pencapaian tujuan pembangunan desa. Dalam wujud yang sifatnya formal yuridis, maka pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dapat dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) sehingga dapat menjadi pedoman pengelolaan pendapatan desa.
Tingkat pencapaian:
Tingkat pencapaian dari program ini ialah partisipasi total dalam penggodokan LKPJ Kepala Desa Binaus pada masa akhir pemerintahan dan telah diselesaikan selama 1 minggu. Sementara untuk penggodokan Perdes masih dalam bentuk draf (naskah rancangan) sambil menunggu pengucuran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum direalisasikan oleh Pemda TTS.
d) Diskusi tematis untuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan hutan (flora dan fauna serta ketersediaan sumber air tanah).
Diskusi tematis dalam rangka rencana pembuatan Peraturan Desa (Perdes) untuk perlindungan hutan dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan yang telah diurai pada bagian sebelumnya terkait bidang kehutanan. Diskusi tematis ini dikaukan secara terbatas dengan aparatur desa dan dilakukan di kantor desa pada waktu/jam kerja pemerintah desa.
Potensi desa Binaus di bidang kehutanan berkaitan dengan kekayaan flora dan fauna serta fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum dan pemenuhan kebutuhan air di bidang pertanian dan perkebunan. Praktek penebangan hutan berpotensi memusnahkan ekosisten. Punahnya sumber daya flora dan fauna serta kerusakan mata air dan krisis air minum serta pengairan untuk pertanian dan perkebunan. Apalagi, kebutuhan air minum, khusunya sumber air bersih di desa, masyarakat masih mengandalkan potensi sumber air di sekitar hutan.
Dengan demikian, diskusi tematis ini dilihat sangat urgen bagi aparatur desa. Upaya mengidentifikasi kekayaan flora dan faina serta area hutan sebagai penyimpan air tabah dan penahan erosi dijadikan priritas dalam diskusi. Dari upaya identifikasi ini, rumusan peraturan dapat dibuat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan akan tujuan yang ingin dicapai. Kontribusi konkrit dari diskusi ini diharapkan bahwa area swaka hutan, swaka marga satwa, area penyimpan air tanah dan penahan erosi dapat dilestarikan secara baik guna keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Tingkat pencapaian
Kegiatan ini ialah dilakukannya diskusi tematis secara intens selama 2 hari yang bertempat di kantor desa Binaus. Sementara proses indentifikasi sumber daya hutan dilakukan melalui wawncara, observasi dan penelusuran pada sumber-sumber tertulis lainnya berkaitan dengan potensi hutan, swaka marga satwa serta flora dan fauna desa. Identifikasi ini menghasilkan: 1) Kawasan hutan memiliki kekayaan flora seperti berbagai jenis ampupu (Eucalyptus urophylla) yang tumbuh secara alami dan jenis cendana (Santalum album). Selain itu di sini dapat ditemui berbagai jenis pohon lainnya seperti hue (Eucalyptus alba), bijaema (Elacocarpus petiolata), haubesi (Olea paniculata), kakau atau cemara gunung (Casuarina equisetifolia), manuk molo (Decaspermum fruticosum), dan oben (Eugenia littorale). Ada juga salalu (Podocarpus rumphii), natwon (Decaspermum glaucescens), natbona (Pittospermum timorensis), kunbone (Asophylla glaucescens), tune (Podocarpus imbricata), natom (Daphniphylum glauceccens), kunkaikole (Veecinium ef. Varingifolium), tastasi (Vitex negundo). Kemudian ada juga manmana (Croton caudatus), mismolo (Maesa latifolia), kismolo (Toddalia asiatica), pipsau (Harissonia perforata), matoi (Omalanthus populneu) dan aneka jenis paku-pakuan dan rumput-rumputan.
2) Selain kaya dengan flora, kawasan kawasan hutan Binaus juga menyimpan aneka fauna khas Timor seperti rusa timor (Cervus timorensis), kus-kus (Phalanger orientalis), babi hutan (Sus Vitatus), biawak (Varanus salvator), biawak timor (Varanus timorensis). Di sini juga ada sanca timor (Phyton timorensis), ayam hutan (Gallus gallus), punai timor (Treon psittacea), betet timor (Apromictus jonguilaceus), pergam timor (Ducula cineracea), perkici dada kuning (Trichoglosus haematodus).
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan atau Program
Pembuatan Media Pendidikan Rakyat.
Hambatan pembuatan media pendidikan rakyat lebih pada faktor dana percetakan. Walaupun berbagai macam upaya penggalangan dana telah diupayakan, namun tidak diperoleh. Hanya perolehan dukungan lay out dari pihak Infokom TTS.
Pengadaan Taman Baca Masyarakat (TBM).
Hambatan dalam pengadaan TBM ialah dukungan donatur dari pihak Pemerintah Daerah atau swasta yang masih kurang untuk memajukan SDM masyarakat desa. Nampaknya, perhatian pemerinyah cukup rendah dalam hal pengembangan SDM desa.
Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) untuk intensifikasi dan ekspensifikasi pendapatan desa.
Hambatan dalam pembuatan Perdes barkaitan dengan sumber pendapatan desa ialah banyak masyarakat belum melihat peran sumber pendapatan desa memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa. Hal ini melahirkan hambatan berikut yakni tidak konsistennya masyarakat dalam partisipasinya untuk mendukung penguatan sumber pendapatan desa.
Diskusi tematis untuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan hutan (flora dan fauna serta ketersediaan sumber air tanah). Hambatan dalam kegiatan ini, selain hambatan dana terdapat juga hambatan perilaku masyarakat yang masih kurang menjaga pelestarian hutan. Hambatan lain dari segi pengembangan hutan sebagai hutan berbasis produksi ialah masih lemahnya SDM pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis hutan.














BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
a) Di bidang pendidikan, orientasi pembangunan desa memang telah mengacu pada kebutuhan pembangunan SDM masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan prioritas pembangunan SDM yakni lebih banyak pembangunan di bidang pendidikan diorientasikan pada pembangunan yang sifatnya fisik atau mengurgenkan pembangunan infrastruktur fisik. Sedangkan, pembangunan infrastruktur manusia atau Human Capital (SDM) seringkali menjadi nomor ke-2 dari upaya pembangunan di bidang pendidikan.
b) Dari segi pembangunan di pendidikan non formal terlihat jelas bahwa pemerintahan desa melaksanakan secara optimal paya yang disebut sebagai otonomi desa. Implementasi kebebasan atai lebih tepatnya independensi kewenangan desa, telah memberikan kontribusi signifikan bagi penataan SDM melalui bidang non formal. Oleh karena itu, beberapa program pembangunan human capitas berbasis masyarakat dengan dukungan sumber-sumber informasi dan pengetahuan serta teknologi yang sederhana dipandang sebagai langkah strategis, guna mengisi kelemahan peran Pemerintah Daerah dalam hal mendukung Pemerintah Desa membangun masyarakatnya, baik dari segi, dana, sarana dan prasarana bahkan yang paling penting ialah penguatan kapasitas.
c) Pengembangan di bidang kehutanan juga merupakan kunci pembangunan desa hutan seperti Binaus. Konsep pengembangan hutan menjadi todak merdampak secara optimal bagi kesejahteraan rakyat oleh karena sebagaian besar hasil hutan seperti kayu olahan dengan tingkat produksi yang tinggi dan mahal dikuasai oleh pemerintah. Di sini konsep hutan adat menjadi mubasir dan tidak hakiki. Pengalihan hutan ke tangan masyarakat adalah tuntutan yang urgen. Namun, hal tersebut memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi yakni membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola hutan secara tepat dan bijaksana bagi keberlangsungan ekosistim dan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.
d) Kebijakan desa untuk melakukan swaka hutan, swaka marga satwa dan wilayah penahan air tanah serta erosi harus konsisten dilakukan. Sebab, hal tersebut menjadi penopang keseimnagan ekositem desa dan wilayah sekitar. Pengembangan hutan berbasis produksi dapat menjadi sumber pendapatan yang menguntungankan dan membantu pengembangan kesejateraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis dampak lingkungan dan analisi sosial yang cermat dalam upaya pengembangan hutan produksi.
e) Pengembangan di bidang pertambangan sudah harus menjadi prioritas desa. Bukan pada level eksploitas sumber pertambangan melaikan pada penguatan kapasitas masyarakat adat untuk menguasai, memelihatra, mengelola dan memanfaatkannya. Sumber daya tambang yang ada di desa tidak merupakan suatu unsur dari tersendi melainkan merupakan bagian dari ekositen. Oleh karena itu, harus ada atau tumbuh kekuatan politik mastarakat ada untuk melindungi hak-hak masyarakat ada dalam memanfaatkan potensi tambang tersebut. Pada intinya, kelembagaan pertambagan yang dikelola rakyat dengan cara yang tepat dan ramah lingkungan serta memiliki pemesaran yang menguntungkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
f) Pembangunan di bidang pemerintahan harus diprioritaskan pada pada penguatan kapasitas SDM aparatur. Dengan peningkatan SDM aparatur desa, hal kompetensi dan profesionalisme kerja akan jauh lebih bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran eksekutif desa dalam pembangunan, dengan memanfaatkan kewengan desa dalam upaya membangun jejaring guna mendukung pembangunan desa masih sangat diperlukan.
4.2 Rekomendasi Kegiatan untuk KBPM Periode Berikutnya
a) Pembagaunan SDM masyarakat desa melalui program pengedaan media pendidikan rakyat yang telah dirintis.
b) Penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat yang akan direalisasikan pada tahun 2010.
c) Penguatan SDM aparatur desa melalui program pelatihan pembuatan Restra Desa, RPJM Desa, Pelatihan Pembuatan Perdes, riset pertumbuhan domestik regional Bruto (PDRB) Desa.
d) Pembentukan Kelompok Pertambagan Rakyat.



LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN INDIVIDU
LAPORAN AKHIR INDIVIDU
KBPM UKAW TAHUN 2009



DOSEN PENDAMPING


MAHASISWA KBPM
CHRISTIAN MANU, SE IJEM LALUS









KEPALA DESA BINAUS



NAHOR TASEKEB







KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehaditar Tuhan Yang Maha Esa, kerena rahmat-Nya seluh rangkaian Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM) serta Laporan Akhir Individu ini dapat diselesaikan dengan baik. Membicarakan tentang latar belakang Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM), maka tidak dapat dilepaskan dari citra Universitas sebagai suatu badan otonom yang betujuan mencari demi kebenaran itu sendiri. Selain itu, sebagaimana dianut oleh kelompok yang mengemukakan konsep tentang “Universitas Kritis”, dimana Universitas dipandang sebagai sebuah kesatuan sosial. Oleh karenanya, Universitas tidak telepas dari dinamika atau pergulatan internal masyarakat. Dan karena eksistensinya integral dengan masyarakat, maka mau tak mau (harus) menyatakan perannya dalam menyelesaikannya. Atau singkatnya, universitas dipandang sebagai agen perubahan sosial.
KBPM merupakan bagian integratif dari Try Dharma Perguruan Tinggi (PT) yakni pengajaran, penelitian dan khusunya pengabdian pada masyarakat. Dengan perubahan paradigma dalam konteks pengabdian masyarakat yang diemban universitas, maka pengejewantahan pengabdian masyarakat oleh universitas memperoleh cara pandang akan sesuatu atau memiliki model/pola ideal dalam mengimplemantasikan pengabdiannya. Atau singkatnya, keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh Universitas serta masyarakat ilmiah untuk diterapkan sebagai cara memperoleh penyelesaian problem kemasyarakat.
Dalam konteks spresifikasi keilmuan, penulis selam masa KBPM telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang dapat penulis lakukan sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Diantaranya melakukan pengembangan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat melalui diskusi tematis pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan perumusan Peraturan Desa (Perdes) berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan desa serta perlindungan dan pelestarian hutan ulayat. Yang kemudian didukung dengan media serta sumber pengetahuan dan informasi untuk pengembangan SDM masyarakat desa, khususnya pada ranah Hukum. Walaupun, upaya yang dirasa telah maksimal, berbagai kekurangan tetap mewarnai keseluruhan proses belajar dan membelajarkan ini. Oleh kerena itu, kritik dan saran konstruktif secara legowo terima demi pengembangan diri dan keilmuan yang lebih mantap.































Lampiran 2. Foto Diskusi Tematis dengan Aparat Desa






























Lampiran 3. Kalender Kegiatan






























Lampiran 4. Absen Kehadiran di Lapangan






























LAPORAN AKHIR INDIVIDU
KBPM UKAW TAHUN 2009
Di Lokasi Desa Binaus, Kecanatan Mollo Tengah
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)















FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2009